Jakarta, detiksatu.com || Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dengan tidak memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, pemerintah memilih strategi efisiensi anggaran dan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah utama menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam sidang kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, (13/3/2026). Dalam arahannya kepada para menteri, Presiden menekankan pentingnya langkah antisipatif menghadapi berbagai kemungkinan dampak global tanpa harus menambah beban fiskal negara melalui peningkatan defisit anggaran.
Menurut Presiden, pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah rencana strategis untuk memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga.
Namun demikian, ia meminta seluruh jajaran kabinet untuk tetap mengedepankan upaya penghematan dalam penggunaan energi, terutama BBM, yang selama ini menjadi salah satu komponen pengeluaran besar negara.
“Kita Alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi,” ujar Presiden dalam sidang tersebut.
Meski kondisi pasokan energi nasional dinilai relatif aman, Presiden mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap terlalu percaya diri. Ia menilai langkah penghematan harus tetap dilakukan agar Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang kuat apabila situasi global memburuk.
“Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun yang terjadi kita aman. Kita bersyukur kita aman, tetapi kita tetap harus berupaya mengurangi konsumsi BBM kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung berbagai kebijakan yang pernah diterapkan sejumlah negara saat menghadapi krisis energi maupun tekanan ekonomi. Beberapa negara, kata dia, menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH), hingga pengurangan hari kerja untuk menekan konsumsi energi.
Selain itu, pada masa krisis seperti pandemi Covid-19, beberapa negara bahkan mengambil langkah drastis dengan memangkas gaji anggota parlemen dan pejabat negara. Dana hasil pemotongan tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.
Presiden juga mencontohkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan dinas pemerintah yang dilakukan sejumlah negara untuk menghemat BBM. Dalam beberapa kasus, hingga 60 persen kendaraan pemerintah diwajibkan tidak digunakan secara bersamaan guna menekan konsumsi energi.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun kebijakan efisiensi yang tetap efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
Alih-alih memperlebar defisit anggaran, Presiden menegaskan bahwa pemerintah justru akan memperkuat efisiensi belanja negara. Ia bahkan menyampaikan harapan agar dalam beberapa tahun ke depan Indonesia dapat mencapai kondisi anggaran yang seimbang atau balanced budget.
“Saya kira kita juga harus mengupayakan penghematan. Saya percaya dua sampai tiga tahun ke depan kita akan sangat kuat, tetapi kita tetap harus hemat konsumsi,” kata Presiden.
Ia menambahkan, cita-cita pemerintah adalah menjaga agar defisit anggaran tidak bertambah, bahkan jika memungkinkan mencapai kondisi APBN yang seimbang tanpa defisit.
“Dengan demikian kita berharap kita selalu menjaga bahwa defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balanced budget, itu paling ideal,” tegasnya.
Selain menekan pengeluaran, Presiden juga menyoroti pentingnya optimalisasi penerimaan negara. Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah pengembangan sistem pemerintahan berbasis teknologi atau GovTech.
Melalui integrasi data dan sistem antar kementerian dan lembaga, pemerintah menilai kebocoran penerimaan negara dapat ditekan secara signifikan. Presiden bahkan memperkirakan implementasi GovTech secara menyeluruh berpotensi mengurangi kebocoran hingga 40 persen.
Dalam waktu dekat, Presiden meminta para menteri koordinator untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait strategi percepatan integrasi sistem tersebut agar manfaatnya dapat segera dirasakan.
“Nah, ini nanti kita bicarakan oleh para menko dalam beberapa hari ke depan. Kita pikirkan langkah terbaiknya,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya penghematan BBM sekaligus mengurangi kemacetan di kota-kota besar, pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan penerapan kebijakan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pengurangan hari kerja.
Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya dapat menghemat konsumsi energi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu dan produktivitas kerja.
Presiden mengingatkan bahwa langkah-langkah pencegahan harus disiapkan sejak dini, terutama mengingat situasi geopolitik global yang masih penuh ketidakpastian.
Ia menilai konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi berlangsung lama dan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia, termasuk harga energi.
“Walaupun kita merasa aman dan tidak panik, kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling buruk,” ujarnya.
Presiden berharap skenario terburuk tersebut tidak terjadi, namun pemerintah tetap harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan.
“Kita berharap skenario terburuk tidak terjadi di Timur Tengah. Tetapi banyak ramalan mengatakan konflik ini bisa menjadi perang yang sangat panjang,” tutup Presiden.
Dengan strategi efisiensi anggaran, penghematan energi, serta optimalisasi teknologi pemerintahan, pemerintah berharap dapat menjaga ketahanan fiskal nasional sekaligus memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global yang terus berubah.
Red-Ervinna
