Lebak, detiksatu.com || Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lebak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, Senin (02/03/2026). Aksi tersebut menjadi momentum refleksi satu tahun kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Lebak yang dinilai belum menunjukkan arah pembangunan yang jelas dan berpihak kepada rakyat di Kabupaten Lebak.
Aliansi yang terdiri dari GMNI, HMI, HMI MPO, PMII, dan Kumala itu menyuarakan kritik terhadap tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, serta ketimpangan pembangunan yang dinilai masih terjadi di berbagai sektor.
Dalam orasinya, massa aksi menyebut satu tahun masa kepemimpinan seharusnya cukup untuk menunjukkan arah kebijakan dan keberpihakan terhadap masyarakat. Namun, hingga kini mereka menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
“Lebak darurat arah. Rakyat menunggu, sementara dugaan praktik oligarki dan ketertutupan informasi terus terjadi,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Soroti Dugaan Tender Bermasalah hingga Pungutan
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak transparansi penuh atas dugaan permainan tender dalam proyek rehabilitasi Alun-alun Lebak yang disebut-sebut mengarah pada praktik “izin proyek”.
Selain itu, mereka juga menyoroti sejumlah persoalan lain, di antaranya:
Dugaan penyerobotan lahan di Desa Jayasari dan meminta perlindungan hak masyarakat atas tanahnya.
Dugaan pungutan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional sebesar Rp50.000 per insan kesehatan dan Rp2–5 juta per lembaga kesehatan.
Desakan percepatan pembangunan Pustu Gunung Gede, Panggarangan.
Audit serta pembukaan rincian anggaran penataan pujasera dan pembangunan toilet senilai Rp1,3 miliar.
Klarifikasi pembelanjaan baju dinas Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat eselon II yang disebut mencapai lebih dari Rp350 juta.
Mahasiswa juga mendesak revisi serta penegakan Perda dan Perbup yang berkaitan dengan transparansi pembangunan dan keterbukaan informasi publik.
Tegaskan Bukan Anti Pemerintah
Koordinator aksi menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan.
“Kami tidak anti pemerintah. Kami anti ketidakadilan, anti ketertutupan, dan anti penyimpangan kekuasaan,” tegasnya.
Aliansi Mahasiswa Lebak mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak segera merespons tuntutan secara terbuka dan bertanggung jawab. Mereka juga mengingatkan, apabila dalam waktu yang dianggap wajar tidak ada langkah konkret, aksi lanjutan dengan massa lebih besar akan kembali digelar.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan sempat memanas saat massa mencoba mendekati gerbang kantor bupati. Namun situasi tetap terkendali hingga kegiatan berakhir.
Mahasiswa menutup aksi dengan seruan lantang:
“Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Lebak! Lawan Ketidakadilan!”
(Jul)
