Penolakan pembangunan dapur MBG di Villa Cerri Cipanas disampaikan oleh Edward Depari, warga yang telah hampir 28 tahun bermukim di kawasan tersebut. Ia menyebutkan kawasan Villa Cerri selama ini dikenal sebagai area vila yang tenang dan difungsikan sebagai tempat beristirahat bagi para pemilik vila.
Menurut Edward, kehadiran dapur MBG di kawasan vila Cipanas Cianjur berpotensi mengubah karakter lingkungan yang selama ini kondusif. Aktivitas dapur yang diperkirakan dimulai sejak dini hari dinilai dapat memicu kebisingan serta meningkatnya mobilitas pekerja dan kendaraan yang dapat mengganggu kenyamanan warga.
Selain persoalan kenyamanan, warga juga mempertanyakan legalitas dan perizinan pembangunan dapur SPPG atau dapur MBG Cipanas. Edward menyebut hingga saat ini pihak yayasan atau pengelola belum secara resmi menunjukkan dokumen perizinan lengkap kepada paguyuban maupun warga sekitar.
Ia menegaskan bahwa status sebagai mitra program MBG pemerintah tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk langsung melakukan pembangunan tanpa memenuhi seluruh ketentuan administratif dan teknis sesuai regulasi yang berlaku.
Edward juga menyoroti standar luas lahan pembangunan dapur SPPG MBG yang menurutnya minimal sekitar 400 meter persegi. Sementara lahan yang digunakan di lokasi Villa Cerri disebut hanya sekitar 220 meter persegi sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan lokasi pembangunan dapur tersebut.
Selain itu, warga menilai pengelolaan limbah dapur MBG skala besar harus memiliki izin dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, karena aktivitas dapur produksi makanan dalam jumlah besar berpotensi menghasilkan limbah yang berdampak terhadap lingkungan sekitar.
Meski demikian, Edward menegaskan warga sebenarnya tidak menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah untuk pemenuhan gizi pelajar. Namun warga menilai lokasi dapur MBG di dalam kawasan vila peristirahatan tidak tepat.
“Kami mendukung program MBG, tetapi tempatnya yang tidak tepat karena ini kawasan peristirahatan. Yang kami tolak adalah lokasinya, bukan programnya,” ujar Edward.
Karena tidak tercapai kesepakatan dalam sejumlah pertemuan sebelumnya, paguyuban warga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cianjur melalui kuasa hukum mereka.
Dalam proses hukum tersebut, warga juga meminta diberlakukannya status quo pembangunan dapur MBG Cipanas, yakni penghentian sementara seluruh aktivitas pembangunan maupun operasional dapur hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Selama proses hukum berjalan, kami berharap diberlakukan status quo. Artinya kedua belah pihak tidak melakukan aktivitas apa pun terkait pembangunan atau operasional dapur MBG sampai ada keputusan dari pengadilan,” tegas Edward.
Paguyuban Villa Cerri Soroti Ketidaktepatan Lokasi Dapur MBG
Ketua Paguyuban Villa Cerri 1 Desa Palasari, Renata Astrid, mengatakan bahwa rapat koordinasi yang sebelumnya digelar belum menghasilkan solusi bagi warga terkait polemik dapur MBG Cipanas Cianjur.
Menurut Renata, pembahasan dalam pertemuan tersebut justru melebar ke persoalan internal komunitas vila dan belum menyentuh inti masalah yakni keberadaan dapur MBG di kawasan tersebut.
Renata menegaskan warga sebenarnya mendukung program dapur MBG pemerintah, namun keberatan terhadap lokasi dapur MBG yang berada di dalam kompleks vila yang selama ini difungsikan sebagai kawasan peristirahatan.
Ia khawatir apabila satu dapur MBG diizinkan berdiri di kawasan vila, maka ke depan akan muncul dapur-dapur serupa yang berpotensi mengubah fungsi kawasan Villa Cerri menjadi area kegiatan usaha.
Selain itu, kondisi bangunan dapur yang berdempetan dengan rumah warga lain dinilai tidak layak untuk aktivitas dapur MBG dalam skala besar yang beroperasi hampir sepanjang hari.
Paguyuban juga mempertanyakan penggunaan fasilitas umum di kawasan Villa Cerri yang disebut dimanfaatkan sebagai area parkir kendaraan pekerja dapur tanpa persetujuan warga.
“Kami hanya menyalurkan aspirasi warga yang menolak keberadaan dapur MBG di dalam kompleks vila. Kami berharap pemerintah daerah dapat meninjau kembali perizinannya agar tidak merugikan warga sekitar,” kata Renata.
Warga Minta Status Quo Hingga Ada Kepastian Hukum
Salah seorang warga Villa Cerri 1, Thomas, menyampaikan bahwa warga sempat menerima kedatangan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur yang menanyakan pemasangan spanduk penolakan dapur MBG di kawasan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, petugas menyarankan agar situasi tetap kondusif dengan menerapkan status quo polemik dapur MBG Cipanas, yakni menahan sementara seluruh aktivitas hingga ada penyelesaian yang disepakati.
Thomas menjelaskan warga bersedia menurunkan spanduk penolakan apabila terdapat kesepakatan tertulis antara pemilik dapur MBG dan paguyuban mengenai penghentian sementara kegiatan dapur.
“Apabila ada kesepakatan tertulis bahwa dapur di Blok A3 tidak melakukan aktivitas apa pun selama proses berjalan, maka warga siap menurunkan spanduk penolakan,” ujarnya.
Hingga kini, polemik pembangunan dapur MBG di kawasan Villa Cerri Cipanas Cianjur masih belum menemukan titik temu. Paguyuban memastikan langkah hukum akan segera ditempuh dengan harapan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum serta keputusan yang adil bagi seluruh pihak.(Red)
