Papua pegunungan, Detiksatu.com || Aliansi Mahasiswa bersama OKP Cipayung Pribumi Provinsi Papua Pengunungan menggelar aksi damai, menuntut Presiden RI Prabowo Subianto, Panglima TNI, Panglima Polri, dan menteri-menteri terkait segera tarik militer non organik dari seluruh tanah Papua lebih khusus Papua pegunungan, Wamena 27/04/2026
Tuntutan tersebut disampaikan oleh massa aksi OKP Cipayung pribumi Papua pegunungan, meskipun situasi awal di kantor DPR Provinsi Papua pegunungan di warnai dengan keributan dan saling serang antara massa aksi dengan pihak penegak hukum dalam hal kepolisian Republik Indonesia, namun korlap aksi berusaha kendalikan situasi dengan aman
Setelah kendalikan Kondisi dan situasi massa aksi aman, kembali ke kantor DPR provinsi menyampaikan dan membacakan pernyataan sikapnya didepan Ketua DPR provinsi Papua pegunungan bersama anggota lainnya di depan kantor DPR provinsi Papua pegunungan
Kordinator Aksi Yulianus Kepno bersama organisasi Cipayung OKP Pribumi Provinsi Papua pegunungan membacakan tuntutan rakyat delapan kabupaten provinsi Papua pegunungan bahwa Papua Zona darut militer dan Kejahatan kemanusiaan di seluruh tanah Papua
Kejahatan kemanusiaan di tanah Papua merupakan kejahatan tingkat tinggi Yang dirasakan secara sistematis, terstruktur dan pasif selama 60 tahun lebih
Negara Republik Indonesia integrasikan Papua kedalam ibu Pertiwi pada 1 Mei 1963 Melalui operasi militer secara brutal dan tidak manusiawi sebagai bentuk tindakan kekerasan fisik tanpa menghargai hak kebebasan orang asli Papua.
Selain, itu pendapat penentu rakyat (Pepera) pada tahun 1969 Yang tidak demokratis dan melanggar hukum internasional Memburukkan situasi keamanan dan kemanusiaan di wilayah Papua Akibat kekerasan agresi militer yang menimbulkan korban jiwa dan pengungsian Serta tak mengunjungnya kasus pelanggaran HAM berat di Papua makin memperdalam krisis kemanusiaan
kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara Republik Indonesia Sudah tidak ada, pendropan militer yang dipaksakan oleh pemerintah Indonesia Malah memperburuk situasi kemanusiaan di tanah Papua
Pemerintah Indonesia harus punya konsep untuk menyelesaikan konflik bersenjata di tanah Papua secara damai dan bermartabat Yaitu melalui dialog damai antar pemerintah Indonesia dan TPNPB OPM, sebelum konflik ini menjadi luka batin bagi masyarakat sipil di Papua.
perbuatan militer yang dipaksakan oleh pemerintah Indonesia dampaknya warga pengungsian meningkat pada tahun 2026 berjumlah 1736 jiwa dan 107.036 jiwa dan masih terus meningkat akibat konflik dan operasi keamanan yang terjadi di banyak wilayah Papua
Anak-anak kehilangan akses sekolah, perempuan menghadapi risiko serius lansia tanpa akses kesehatan Ini membuktikan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pandai dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di atas tanah Papua.
telah mencenderai dasar negara sebagai filsafat ideologi bangsa Indonesa yang tertuang di dalam alinea kedua Menyatakan kemanusiaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Ujarnya
Sementara ketua DPR provinsi Papua pegunungan Yos Elopere, S.IP.M.Sos menanggapi akan menerus aspirasi masyarakatnya kepada bapak Presiden RI melalui kementerian Hak asasi manusia HAM
Ia Melihat kondisi lapangan di papua pegunungan kalangan masyarakat saat ini Sudah ada pihak militer dari non-organik ada di kampung-kampung semua sehingga ini perlu memberikan teguran keras kepada pemerintah pusat supaya aparat militer yang dikirim ini memberikan arahan yang baik.
Dirinya, tidak membatasi kebijakan pusat terkait penempatan militer tapi setidaknya non-organik ini harus diarahkan masuk di batalion atau di kodim setempat, Jangan ganggu aktivitas rakyat di setiap kampung masing-masing karena aktivitas mereka di sana itu tidak menyenangkan. Di sisi lain tindakan aparat TNI polri yang di kampung-kampung, sewenang-wenang mencabut ubi dengan tangan, bongkar pagar, tembak hewan-hewan yang tidak berdosa
Selain itu mencurigakan masyarakat yang rambut gimbal, berewaw itu dianggap TPNPB OPM sebenarnya tidak seperti yang dimaksud, Kemudian tembak anak kecil dibawa umur, ini menjadi kekeliruan negara melalui TNI Polri yang ada di tanah Papua.,ujarnya
Yos mengatakan dirinya tidak melarang kontak senjata antara TPNPB dengan TNI Polri mau baku tembak silahkan cari tempat, asal jangan korbankan rakyat kecil.
" Kurang bagus, kalau perang selalu menjadi korban pasti ibu-ibu janda, anak-anak belita, orang-orang yang tidak tahu masalah, seharusnya mereka punya lawan atau mereka punya musuh itu ada di mana cari tahu dulu Jangan tembak sembarang ". Ujar Yos
Ia menegaskan kepada Pak Presiden, Prabowo Subianto dan Pak Panglima TNI, mohon dengar aspirasi rakyat kecil yang paling ufuk timur Indonesia Papua pegunungan
" Hari ini mereka mau menerima program-program pusat yang sasaran ke masyarakat tetapi dengan posisi trauma, ini program mau jalan seperti apa , banyak program yang Masyarakat mau menerima tetapi rakyat dalam kondisi trauman". Bertanya
Karena itu ia meminta TNI POLRI non organik yang sembarang-sembarang tempatkan di kampung-kampung segera tarik kembali, agar aktivitas masyarakat dalam posisi aman dan menerima program-program presiden dengan posisi tenang
Selain itu selaku ketua DPR provinsi Papua pegunungan sudah komunikasi dengan rekan-rekan DPR provinsi Papua Tengah akan tampung aspirasi masyarakat Papua lalu bertemu dengan kementerian Hak asasi manusia yang saat ini dipimpin oleh Natalis pigai anak asli Papua.
Ia secara terbuka menyampaikan akan berencana bertemu dengan kementerian HAM sebagai sesama anak Papua dalam hal merespon tuntutan rakyat Papua.,pungkas Yos
Tuntutan Massa aksi mewakili Delapan kabupaten Provinsi Papua Pengunungan sebagai berikut :
1. Kami Rakyat Papua memintah kepada Gubernur Se Tanah Papua DPR, MRP dan DPD RI Segerah Bersatu dan Temui Menteri HAM RI untuk Meminta kepada presiden republik Indonesia agar membuka akses jurnalis internasional dan Tim Advokasi kemanusiaan dari PBB Turun ke Tanah Papua.
2. Kami memintah kepada Presiden Republik Indonesia agar segera menarik pasukan militer non organic diatas tanah adat bangsa papua
3. Jikalau konflik TPNPB dan TNI Porli tidak berhenti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan memakan korban jiwa maka, kami Rakyat Papua tidak Percaya kepada NKRI dan Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan negara Wajib menjamin dan melindungi segenap rakyat Indonesia.
4. Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar segera mempertemukan Pihak Indonesia dan TPNPB diatas Meja Dialog Damai guna mencari Solusi terbaik untuk memutuskan Mata Rantai Penderitaan Bangsa Papua Dari Tahun 1960an sampai saat ini seperti yang pernah dilakukan di Aceh pada Tahun 2004.
5. Jikalau aspirasi point 1-4 tidak ditindak lanjuti maka, kami akan konsolidasi rakyat Papua dari 7 wilayah adat dan Tolak semua Produk NKRI, Otonomi Khusus dan sebagainya yang ada diatas tanah papua karena negara hadir diatas tanah ini hanya untuk mengeruk Sumber daya Alam tanpah Memberikan rasa aman dan damai bagi bangsa Papua itu sendiri sertah, kami akan memintah untuk menentukan Nasib kami sendiri.
(Inggi kogoya)
