18/04/2026.
- BUKTI KETIDAKSESUAIAN YANG MENCENGANGKAN
Dari berbagai dokumen resmi yang dimiliki, terlihat permainan angka yang sangat jelas:
- Data Resmi ke Pusat (BNBA): Hanya dicatat 330 KK rumah rusak.
- Publikasi Website Pemko: Mengaku sudah salurkan bantuan ke 1.133 KK pada 4 Februari 2026.
- Kenyataan di Lapangan: ratusan warga korban mengaku BELUM PERNAH MENERIMA BANTUAN SEPESERPUN.
- Dana Negara: Rp 4 Miliar bantuan Presiden sudah cair berdasarkan Surat Edaran Kemenkeu 12 Desember 2025.
DIDUGA LANGGAR UUD 1945 & UNDANG-UNDANG
Berdasarkan fakta tersebut, Wali Kota beserta jajaran diduga telah melanggar landasan hukum tertinggi dan peraturan perundang-undangan:
- UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Diduga Langgar Pasal 28H ayat (1):
"Setiap orang berhak hidup sejahtera... dan mendapatkan pelayanan yang layak."
Diduga Langgar Pasal 34 ayat (3):
"Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan pelayanan umum yang layak."
- UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 (TIPIKOR)
Diduga Langgar Pasal 2 & 3: Dugaan perbuatan melawan hukum menguasai dana negara Rp4 Miliar.
- KUHP PASAL 263
Diduga Langgar Pasal Pemalsuan Dokumen: Dugaan pembuatan data yang tidak sesuai kenyataan.
- FENOMENA PEMBUNGKAMAN & KEBISUAN TOTAL
Yang semakin memperkuat dugaan buruk adalah Sikap Diam Total yang dilakukan oleh seluruh unsur pemerintahan:
- WALIKOTA & JAJARAN: Sama sekali tidak mau memberikan penjelasan rasional mengenai perbedaan data 330 KK vs 1.133 KK dan kemana perginya dana bantuan Presiden.
- ANGGOTA DPRD: Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan, justru terlihat SANGAT BISU. Tidak ada pertanyaan kritis, tidak ada pemanggilan eksekutif, tidak ada pembentukan pansus, dan seolah-olah menutup mata terhadap penderitaan rakyat.
- DIDUGA ADA KONSPIRASI: Masyarakat menduga kuat telah terjadi kesepakatan diam-diam untuk MEMBUNGKAM KEBENARAN agar kasus ini tidak meluas dan dugaan penyimpangan tidak terungkap ke publik.
"Ini sangat aneh. Uang negara hilang, data bolak-balik, tapi yang punya wewenang malah pada diam semua. Diduga kuat mereka saling lindung melindungi dan berusaha menutupi kesalahan," ujar pengamat lokal.
PEMBERITAAN INI DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
Redaksi detiksatu.com menegaskan bahwa seluruh isi berita ini disusun berdasarkan fakta dokumen, data resmi, dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemberitaan ini SESUAI DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG, khususnya:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik, mengawasi, dan mengkritisi kebijakan penyelenggara negara.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik untuk terbuka dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.
- CATATAN HUKUM: ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Kami senantiasa menjunjung tinggi prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Asas Praduga Tak Bersalah.
Artinya: Wali Kota, Anggota DPRD, dan seluruh pihak yang terkait dalam kasus ini WAJIB DIANGGAP TIDAK BERSALAH sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan membuktikan kesalahannya secara sah.
Penggunaan kata "DIDUGA" dalam pemberitaan ini adalah bentuk kepatuhan kami terhadap kode etik jurnalistik dan hukum yang berlaku.
- TUNTUTAN MASYARAKAT:
1. SEGERA SALURKAN RP4 MILIAR BANTUAN PRESIDEN ke tangan korban yang sebenarnya!
2. JELASKAN PERBEDAAN DATA 330 KK vs 1.133 KK!
3. BERHENTI BUNGKAM! DPRD dan Pemko harus bicara dan bertanggung jawab!
4. HENTIKAN UPAYA PEMBUNGKAMAN KEBENARAN!
5. PENUHI HAK RAKYAT SESUAI UUD 1945!
"KEBENARAN TIDAK BISA DIBUNGKAM, HUKUM HARUS BERJALAN, DAN DANA RAKYAT HARUS KEMBALI!"
SUMBER:
- Resmi Pemko Padangsidimpuan
- Data Rekapitulasi BNBA Provinsi Sumatera Utara
- Surat Edaran Kementerian Keuangan RI
- Fakta Lapangan & Pengakuan Warga Korban.
