Keterangan Foto: Pelabuhan Feri Waijarang, Lembata saat masih beroperasi pada 17 September 2025 (dok. EB)
Lembata, detiksatu.com || Forum Parlemen Jalanan Lomblen (Formalen) bersama Aliansi Ekspedisi Lembata (Axel) berencana menggelar aksi demonstrasi terhadap Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, pada Rabu, 8 April 2026, di Kantor Bupati Lembata.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas tidak beroperasinya Pelabuhan Feri Waijarang, Lembata yang telah berlangsung hampir enam bulan terakhir.
Aktivis Formalen, Heribertus Tanatawa Purab, mengatakan bahwa lumpuhnya operasional pelabuhan feri berdampak langsung terhadap para pengusaha ekspedisi yang selama ini menggantungkan aktivitas usaha mereka pada jalur ASDP.
“Ya, jadi rencana aksi besok Formalen dengan Aliansi Ekspedisi Lembata (Axel) itu terkait pelabuhan feri yang sudah mau masuk enam bulan ini tidak bisa beroperasi sehingga jalur ekspedisi ini kan terhambat nih,” kata Heribertus kepada detiksatu melalui sambungan telepon seluler, Selasa, 7 April 2026, pukul 15.30 WITA.
Ia berkata, para pengusaha ekspedisi yang selama ini mengandalkan kapal feri kini tidak dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya.
Kondisi tersebut memaksa mereka menggunakan pelabuhan laut lainnya dengan biaya yang jauh lebih mahal," ungkap Heri Tanatawa, sapaan akrab Heribertus.
Ia menjelaskan, saat proses bongkar muat dilakukan di Pelabuhan Laut Lewoleba, biaya yang dikeluarkan sangat tinggi. Truk tidak dapat langsung turun dari kapal, sehingga barang harus dibongkar secara manual oleh buruh.
"Biaya bongkar muat per truk bahkan bisa mencapai dua (2) juta rupiah untuk sekali bongkar. Teman-teman ekspedisi merasa sangat keberatan," katanya.
"Mereka meminta agar pelabuhan feri segera diperbaiki karena sudah enam bulan kondisinya terkatung-katung,” katanya lagi.
Heri menyebutkan, hingga saat ini belum ada kejelasan apakah pelabuhan feri tersebut akan diperbaiki, direhabilitasi, atau dibangun ulang.
Oleh karena itu, Heri menegaskan massa aksi akan mendorong adanya langkah alternatif dari pemerintah daerah.
Salah satu opsi yang diusulkan, lanjut Heri, adalah melakukan uji coba sandar kapal feri di Pelabuhan Laut Lewoleba dengan menurunkan "ramp door" agar truk dapat langsung naik dan turun tanpa harus membongkar muatan di dalam kapal.
"Alternatif lainnya adalah merehabilitasi atau memperbaiki pelabuhan feri lama yang berada di depan kawasan Harnus, lokasi yang sebelumnya pernah digunakan sebagai tempat sandar kapal feri, untuk difungsikan sebagai pelabuhan darurat apabila terjadi kendala di Pelabuhan Feri Waijarang," tuturnya.
Ia menambahkan, pihak ASDP dan Dinas Perhubungan Lembata sebelumnya telah beberapa kali melakukan pertemuan dan menjanjikan perbaikan Pelabuhan Feri Waijarang serta rencana uji coba sandar di Pelabuhan Laut Lewoleba. Namun hingga kini realisasinya belum terlihat.
Heri Tanatawa juga menegaskan, keberadaan kapal feri sangat vital bagi masyarakat Lembata sebagai daerah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.
"Selain lebih efisien dan murah, kapal feri memudahkan proses bongkar muat kendaraan dan distribusi barang," katanya.
Akibat terhambatnya jalur ekspedisi, ia mengatakan distribusi bahan makanan pokok juga ikut terganggu. Kondisi ini mulai berdampak pada kenaikan harga sembako di wilayah Lembata.
“Karena distribusi bahan makanan pokok tidak lancar akibat ekspedisi yang tidak berjalan, harga-harga sembako dan kebutuhan lainnya sudah mulai naik,” ucapnya.
Ia mengatakan, dalam aksi yang akan digelar besok, massa menuntut pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, baik dengan melakukan uji coba sandar dan bongkar muat di Pelabuhan Laut Lewoleba maupun merehabilitasi pelabuhan feri lama sebagai solusi darurat.
Formalen dan Axel juga meminta Bupati dan pemerintah daerah berkomitmen serius menyelesaikan persoalan tersebut agar para pengusaha ekspedisi tidak terus menjadi korban dari kondisi yang berlarut-larut.
“Kita ini satu pulau, dan transportasi laut adalah yang paling utama. Kalau distribusi barang terhambat, masyarakat yang paling terdampak,” pungkas Heribertus.
Sementara itu, koordinator umum aksi, Ciprianus Pito Lerek membenarkan rencana aksi tersebut. "Iya ni, sementara menunggu konfirmasi dari Intelkam Polres Lembata (terkait surat pemberitahuan aksi, red)," kata Pito Lerek kepada detiksatu.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi Formalen dan Axel.
Reporter: Emanuel Boli
