Lebak, detiksatu.com II Ketua Jaringan Pewarta Indonesia (JPI), Bastian Mazazi, mengecam keras sikap Bupati Lebak, Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya, yang dinilai mencederai etika kepemimpinan dalam peristiwa ketegangan saat acara halalbihalal Pemerintah Kabupaten Lebak.
Menurut Bastian, pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi tersebut tidak pantas dan telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik, terlebih karena menyangkut hubungan dengan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah.
“Saya mengecam keras pernyataan dan sikap tersebut. Ini bukan hanya persoalan pribadi, tapi sudah menyangkut marwah pemerintahan daerah,” tegas Bastian, Rabu (1/4/2026).
Ia menilai, tindakan tersebut mencerminkan adanya persoalan serius dalam kepemimpinan yang tidak bisa lagi dianggap sebagai dinamika biasa.
“Kalau etika di forum resmi saja diabaikan, maka wajar publik mempertanyakan kelayakan kepemimpinan. Ini sudah masuk pada tahap yang harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bastian menyatakan dukungan penuh terhadap rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh para aktivis dan lembaga sebagai bentuk desakan moral terhadap proses pemakzulan.
“Kami mendukung penuh aksi para aktivis yang mendorong pemakzulan. Ini adalah bentuk kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa wacana pemakzulan harus dipandang sebagai mekanisme konstitusional, bukan sekadar isu politik semata.
“Pemakzulan bukan hal tabu. Jika memang ada pelanggaran etika yang berulang dan berdampak luas, maka proses itu harus ditempuh sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Bastian mengingatkan bahwa konflik terbuka di level pimpinan daerah berpotensi merusak kepercayaan publik serta mengganggu jalannya pemerintahan.
“Jangan sampai masyarakat terus disuguhi konflik internal. Pemerintahan harus berjalan dengan wibawa, bukan dengan polemik,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dalam menyampaikan aspirasi, tanpa mengendurkan kritik terhadap kepemimpinan yang dinilai bermasalah.
“Aksi harus tetap damai, tapi suara kritik tidak boleh dibungkam,” pungkasnya.
Polemik ini mencuat setelah insiden dalam acara halalbihalal Pemkab Lebak yang menjadi viral di tengah masyarakat serta memunculkan gelombang desakan evaluasi terhadap kepemimpinan daerah. (Jul)
