Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, Yogyakarta, dan beberapa kota lainnya. Di Jakarta, perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebijakan pemerintah.
Juli E. Restu War menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan secara damai patut dihormati sebagai bagian dari proses demokrasi.
"Mahasiswa merupakan kekuatan moral dan agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Aksi yang dilakukan secara damai adalah bentuk kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi serta menjadi pengingat agar setiap kebijakan pemerintah senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar Juli E. Restu War.
Ia juga mengimbau seluruh peserta aksi di berbagai daerah agar tetap menjaga ketertiban, menaati peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan etika dalam menyampaikan aspirasi.
"Saya mengajak seluruh mahasiswa dan peserta aksi untuk menjaga marwah perjuangan dengan tetap mengedepankan aksi yang damai, tertib, dan bermartabat. Jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kericuhan. Hindari segala bentuk tindakan anarkis dan jangan merusak fasilitas pelayanan publik, fasilitas umum, maupun aset negara. Seluruh fasilitas tersebut dibangun menggunakan anggaran negara yang bersumber dari rakyat dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas," tegasnya.
Menurutnya, penyampaian aspirasi yang dilakukan secara santun, argumentatif, dan bertanggung jawab akan lebih efektif dalam membangun komunikasi dengan pemerintah serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik.
Juli E. Restu War turut mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka ruang dialog dengan menerima perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia berharap setiap masukan yang disampaikan dapat dikaji secara objektif dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Demokrasi yang sehat dibangun melalui dialog, saling menghormati, dan keterbukaan terhadap kritik yang konstruktif. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga persatuan bangsa, mengawal pembangunan, serta mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkemajuan," tutup Juli E. Restu War.
