Salah seorang anggota SPN yang meminta identitasnya disamarkan dan disebut sebagai Bunga mengungkapkan, setiap anggota dikenakan iuran organisasi sebesar Rp13.500 per bulan. Namun, menurutnya, selama kurang lebih lima hingga enam bulan terakhir, anggota belum memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai penggunaan dana tersebut.
"Uang itu berasal dari anggota, sehingga kami berharap ada keterbukaan mengenai penggunaannya. Selama ini kami belum pernah mendapatkan penjelasan yang rinci terkait peruntukan dana tersebut," ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Selain persoalan transparansi keuangan, Bunga juga menyoroti sejumlah dinamika internal organisasi yang menurutnya kerap menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan kerja. Ia berharap pengurus tingkat wilayah dapat turun tangan untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kepengurusan SPN PSP PWI 6.
"Kami berharap DPW SPN Provinsi Banten dapat mendengar aspirasi anggota dan melakukan evaluasi agar organisasi dapat berjalan lebih baik ke depannya," katanya.
Di sisi lain, sejumlah anggota juga meminta adanya klarifikasi terkait berbagai isu yang berkembang di kalangan pekerja, termasuk yang menyangkut perilaku dan kepemimpinan pengurus serikat. Namun hingga berita ini ditulis, informasi tersebut masih berupa keluhan dan pendapat anggota yang memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.
Ketua SPN PSP PWI 6, Novi Lindasari, telah dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp untuk dimintai tanggapan terkait berbagai keluhan yang disampaikan anggota. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban atau tanggapan.
(Jul)
