Menariknya, pihak penyelenggara aksi menegaskan bahwa pergerakan mereka kali ini telah melalui jalur komunikasi resmi. Surat pemberitahuan dalam format digital diklaim sudah terkirim dan diterima dengan baik oleh Bagian Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya.
Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), M Abdi Maludin, menjelaskan bahwa koordinasi digital ini menjadi basis kekuatan legalitas aksi mereka di lapangan.
Untuk secara tertulis belum kami sampaikan. Tetapi izin secara digital sudah ke bagian kirim ke Bagian Intelkam Polda Metro Jaya,” kata Abdi, Minggu (14/6/2026) dikutip dari Kompas.com.
Respons dari korps bhayangkara pun terbilang kooperatif. Aparat kepolisian memberikan lampu hijau dengan catatan penting, massa aksi wajib menjaga kondusivitas, tertib, serta menjauhi segala bentuk tindakan provokatif maupun anarkis selama menyuarakan aspirasi.
Antisipasi di lapangan juga sudah matang. Jika nantinya terjadi perdebatan atau adu argumen dengan petugas pengamanan, pihak mahasiswa mengaku siap menunjukkan bukti autentik berupa riwayat obrolan digital hingga rekaman panggilan telepon dengan perwakilan Intelkam.
Sesuai garis komando panitia, titik kumpul massa dipusatkan di Kampus UBK, Cikini, mulai pukul 10.00 WIB. Setengah jam berselang, ratusan peserta akan mulai bergerak merapat ke titik aksi agar orasi bisa dimulai tepat pukul 11.00 WIB.
Sedikitnya 200 mahasiswa yang merupakan gabungan dari berbagai fakultas di UBK mulai dari Hukum, Ekonomi dan Bisnis, FISIP, hingga Ilmu Komputer siap memadati jalanan. Jumlah ini berpotensi terus membengkak mengingat beberapa kampus eksternal seperti Universitas Pamulang dan Universitas Muhammadiyah Jakarta juga memberikan sinyal untuk bergabung.
6 Tuntutan Panas untuk Pemerintah
Aksi damai yang membidik kawasan depan Istana Negara ini tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa enam poin tuntutan krusial yang dinilai menyentuh langsung hajat hidup masyarakat, di antaranya:
1.Evaluasi Total Program Pemerintah: Mendesak penghentian sementara dan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
2.Sorotan Regulasi: Meminta peninjauan kembali secara mendalam terhadap Undang-Undang Kepolisian RI.
3.Supremasi Sipil: Menuntut penghentian militerisme dan penegakan supremasi sipil yang kokoh.
4.Stabilitas Ekonomi: Mendesak langkah strategis demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
5.Keadilan Pendidikan: Menjamin hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, serta ramah di kantong masyarakat.
6.Kebijakan Energi: Menuntut peninjauan ulang kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai kian membebani rakyat kecil.
Aksi ini dipastikan akan berjalan dengan mengedepankan mekanisme hukum yang berlaku, sebagai bukti kedewasaan mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan aspirasi secara damai.
