Pernyataan itu disampaikan Sutarmidji saat menanggapi pembahasan konektivitas logistik di Kalimantan, termasuk rencana pembangunan jaringan kereta api Kalimantan yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Sutarmidji, evaluasi terhadap Pelabuhan Kijing menjadi penting karena pelabuhan tersebut selama ini diposisikan sebagai gerbang logistik internasional dan salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
"Kijing itu saya melihat Pelindo harus jujur. Menurut mereka ekonomis tidak, menguntungkan tidak? Kalau menguntungkan kenapa sampai sekarang begitu-begitu saja, tidak ada pengembangan. Harus disampaikan kepada masyarakat Kalbar kendalanya apa," kata Sutarmidji.
Ia menilai masyarakat tidak cukup hanya menerima informasi mengenai status Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Menurutnya, publik juga perlu mengetahui data konkret terkait tingkat utilisasi, volume bongkar muat, arus kapal, kontribusi terhadap investasi, hingga dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Sutarmidji juga mempertanyakan perkembangan fisik dan aktivitas operasional pelabuhan yang menurutnya belum menunjukkan percepatan signifikan sebagaimana harapan awal saat proyek tersebut dibangun.
"Sekarang berapa volume bongkar muat di sana? Crane saja tidak mencerminkan pelabuhan internasional," ujarnya.
Menurut dia, keterbukaan informasi bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan menjadi bagian dari evaluasi agar berbagai hambatan yang dihadapi dapat diketahui secara bersama dan dicarikan solusi yang tepat.
Ia menegaskan, apabila terdapat kendala seperti minimnya volume muatan, belum optimalnya konektivitas logistik, keterbatasan industri pendukung, maupun faktor lainnya, maka hal tersebut seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Pelabuhan Kijing yang berlokasi di Kabupaten Mempawah dibangun untuk mendukung aktivitas ekspor dan impor berbagai komoditas unggulan Kalimantan Barat, seperti produk perkebunan, kelapa sawit, hasil perikanan, bauksit, alumina, serta berbagai sektor industri lainnya.
Keberadaan pelabuhan tersebut juga diharapkan mampu menekan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, meningkatkan daya saing produk daerah, serta menarik investasi baru ke Kalimantan Barat.
Namun demikian, sejumlah pengamat dan pelaku usaha menilai optimalisasi Pelabuhan Kijing masih membutuhkan dukungan infrastruktur pendukung, termasuk pengembangan kawasan industri, akses transportasi yang memadai, dan integrasi dengan sistem logistik regional.
Dalam konteks pembangunan jaringan kereta api Kalimantan, Sutarmidji menilai proyek konektivitas tersebut harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata sektor industri dan logistik agar investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Karena itu, menurutnya, transparansi mengenai kondisi aktual Pelabuhan Kijing menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Sutarmidji mengenai tingkat utilisasi, kinerja operasional, maupun prospek ekonomi Pelabuhan Kijing.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sesuai ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.(Adi*ztc)
