Sebanyak 10-20 mobil yang tergabung dalam koalisi berkumpul sejak pukul 09.00 WIB di area parkir Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Kajen. Selanjutnya peserta melakukan konvoi keliling komplek perkantoran Pemkab Pekalongan dan melakukan aksi simbolis berhenti di depan Kantor Bupati, DPRD, Kejaksaan Negeri, dan Polres Pekalongan.
*Alasan Mosi Tidak Percaya*
Ketua dan Inisiator Koalisi Transparansi Pekalongan, *Sony Yulianto*, menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan kritik konstruktif atas sejumlah persoalan yang tidak kunjung diselesaikan.
“Kami melihat ada kemunduran dalam tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, dan pelayanan publik. Sekda sebagai motor birokrasi harus bertanggung jawab. Hari ini kami sampaikan mosi tidak percaya secara konstitusional,” tegas Sony.
Koalisi menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekda dan pembenahan birokrasi agar lebih berpihak kepada rakyat.
*Menuntut Pemerintahan yang Berkarakter dan Berkualitas*
Menurut Koalisi, seorang kepala daerah dan jajaran Sekda wajib memiliki dua hal: *berkarakter* dan *berkualitas*. Berkarakter artinya jujur, melayani, dan berani menolak praktik yang tidak sesuai aturan. Berkualitas artinya mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Aksi ini adalah alarm. Jika tidak ada perbaikan, maka kepercayaan publik akan terus runtuh,” tambah Sony.
*Aksi Konstitusional dan Tertib*
Aksi ini telah diberitahukan secara resmi kepada Kapolres Pekalongan melalui surat No. 02/KTP/07-2026 tanggal 9 Juli 2026. Selama kegiatan berlangsung, peserta mematuhi aturan dan tidak melakukan tindakan anarkis.
Koalisi Transparansi Pekalongan berkomitmen akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah dan memastikan APBD digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
(Ali)
