Ada persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan warga: bagaimana kebijakan pemerintah bisa diterima tanpa berbenturan dengan pemahaman keagamaan.
Di titik inilah Bupati Jember Gus Fawait menaruh harapan besar kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember.
Pesan itu disampaikan Gus Fawait saat menghadiri pengukuhan kepengurusan MUI Jember masa khidmat 2026–2031 di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu (23/8/2026).
Sebanyak 23 pengurus dikukuhkan dengan Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. sebagai Ketua MUI Kabupaten Jember.
Gus Fawait secara khusus menyoroti persoalan imunisasi.
Dia mengaku masih menemukan masyarakat yang memilih tidak memberikan imunisasi kepada anak karena menganggap vaksin bertentangan dengan ajaran agama.
Padahal, MUI secara nasional telah mengeluarkan fatwa terkait imunisasi.
Karena itu, menurut Gus Fawait, penguatan pemahaman di tingkat daerah tetap diperlukan agar pesan tersebut benar-benar sampai ke masyarakat.
“ Saya mohon bantuan kepada MUI. Ada di beberapa tempat yang tidak ikut imunisasi karena masih menganggap imunisasi itu haram. Walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa, mudah-mudahan bisa diperkuat dengan MUI Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Bagi dia, persoalan tersebut tidak cukup dijawab melalui kampanye kesehatan dari pemerintah. Jalur keagamaan justru dinilai memiliki daya jangkau yang kuat, terutama di Jember yang kehidupan pesantren dan komunitas keagamaannya sangat kental.
Pesan tentang pentingnya imunisasi, lanjut Gus Fawait, dapat disampaikan melalui pengajian, majelis taklim, pesantren, hingga forum keagamaan lainnya.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi dari sisi medis, tetapi juga memperoleh penjelasan yang dapat menjawab keraguan dari perspektif keagamaan.
“Kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas, salah satunya untuk menjawab persoalan imunisasi sebagai upaya menyiapkan generasi-generasi Indonesia yang berkualitas,” tegasnya.
Tak berhenti pada imunisasi
Gus Fawait ingin pola kolaborasi tersebut diperluas. MUI diharapkan ikut masuk dalam berbagai persoalan sosial yang bersinggungan langsung dengan kehidupan umat.
Salah satunya melalui program home care Pemkab Jember.
Program tersebut menyasar kelompok rentan, mulai masyarakat miskin ekstrem, lansia tunggal, ibu hamil berisiko tinggi, anak stunting, hingga penyandang disabilitas dengan penyakit berkepanjangan.
Perhatian juga diberikan kepada para kiai dan pengasuh pondok pesantren.
Mereka dinilai sebagai salah satu simpul penting yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.
Artinya, pemerintah tidak ingin membangun sekat antara urusan pemerintahan dan kehidupan keumatan.
Sebaliknya, keduanya diharapkan bisa saling mengisi.
Namun, Ketua MUI Jember Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. memberikan garis tegas mengenai posisi lembaganya.
MUI, kata dia, harus tetap menjadi pelayan umat sekaligus mitra pemerintah yang independen, kritis, konstruktif, dan objektif.
Artinya, kolaborasi bukan berarti MUI kehilangan daya kritis terhadap pemerintah.
MUI tetap memiliki kewajiban memberikan pandangan keagamaan, pencerahan, sekaligus pertimbangan moral ketika pemerintah menghadapi persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Abdul Haris menyebut pemerintah dan ulama memiliki tugas berbeda. Pemerintah lebih banyak bergerak pada pembangunan jasmani dan material.
Sedangkan ulama memiliki tanggung jawab memperkuat moral, spiritual, dan kehidupan keagamaan masyarakat.
Dua sisi tersebut, menurut dia, tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri.
“Saya sangat setuju bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas. Kita ingin bersama-sama memastikan pembangunan Jember tidak hanya menghasilkan kemajuan secara material, tetapi juga melahirkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Dengan kepengurusan baru hingga 2031, tantangan MUI Jember pun bukan sekadar menjaga aktivitas organisasi.
Lebih dari itu, MUI dituntut mampu menjadi penghubung antara bahasa kebijakan pemerintah dan bahasa umat—termasuk ketika keduanya berhadapan dengan persoalan sensitif seperti kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial.
(Wiwik)
