Bekasi, detiksatu.com ll Gelaran Gebyar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Gebrak) Volume 2 yang digelar Pemkab Bekasi di Meikarta District 1, Cikarang Selatan, Sabtu (8/8/2026) berlangsung meriah dan antusiasme masyarakat sangat besar. Namun kemeriahan itu disertai sorotan tajam dari DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi terkait skala prioritas pemerintah di tengah krisis kekeringan yang melanda wilayah.
Data Dampak Kekeringan
Bencana kekeringan meluas ke 15 kecamatan, 54 desa, berdampak pada 45.816 jiwa (14.801 KK) serta 3.002 hektare lahan pertanian mengalami kekeringan. Air bersih menjadi kebutuhan mendesak yang belum sepenuhnya teratasi.
Pernyataan Ketua DPD IWO Kab. Bekasi, Afifudin (Bang Opik):
"Kami tidak menolak kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif — itu tetap penting. Namun ketika rakyat di belahan lain sedang kesulitan air bersih, pemerintah harus peka dan menempatkan prioritas dengan tepat."
Ia menegaskan: bukan soal melarang acara, melainkan soal kepekaan dan urgensinya. Jangan terlihat sangat serius menata panggung dan hiburan, sementara warga masih menunggu bantuan air bersih.
"Kalau anggaran sudah ada dan kegiatan tetap berjalan, perluas manfaatnya. Libatkan UMKM lokal, pelaku seni warga, dan pastikan dampaknya terasa nyata — jangan berhenti hanya di kemeriahan panggung dan liputan semata."
Sorotan Keterbukaan Anggaran
IWO meminta Pemkab Bekasi terbuka soal rincian anggaran Gebrak: berapa biaya, dari mana sumbernya, berapa pelaku UMKM yang ikut, berapa nilai transaksi yang tercipta, serta apa dampak ekonomi nyata bagi warga. Keberhasilan acara pemerintah tidak boleh hanya diukur dari ramainya pengunjung.
Soal Penanganan Kekeringan
Afifudin mengapresiasi pendistribusian air bersih oleh BPBD, Perumda Tirta Bhagasasi, PMI dan pihak terkait. Namun menurutnya, bantuan air bersih saat krisis terjadi hanyalah solusi sesaat. Pemerintah wajib menyusun penanganan jangka menengah–panjang, membangun tandon/tempat penampungan air agar masalah kekeringan tidak berulang setiap tahun.
"Pemkab harus sukses menyelesaikan persoalan rakyat, bukan sekadar sukses menggelar acara. Gebrak boleh meriah, pariwisata boleh maju — tapi rakyat jangan merasa pemerintah lebih hadir di panggung daripada di tengah kesulitan mereka."
IWO juga menginginkan pembangunan yang berimbang: industri, pariwisata dan ekonomi kreatif dikembangkan, namun petani, warga pedesaan dan kelompok rentan tetap diperhatikan dan dilindungi.
DPD IWO Kabupaten Bekasi menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mendorong keterbukaan informasi publik atas setiap kebijakan, program serta penggunaan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Reporter(Roan)
.jpg)
