DEKAI,DETIKSATU.COM || Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat BPW-KNPB Yahukimo menggelar konferensi pers di Samaru Dekai, Senin 24/8/2026
Dalam siaran pers tersebut, KNPB menyoroti rencana kunjungan Kementerian HAM RI dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua menjelang HUT RI 17 Agustus 2026 di Nabire, Papua Tengah.
KNPB secara tegas menolak rencana pendataan ulang pengungsi warga sipil di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak, Mairat, dan Yahukimo. Menurut KNPB, pendekatan pembangunan dan kesejahteraan tanpa membahas akar konflik merupakan "kerangka pendudukan ilegal di Papua Barat".
"Pemerintah perlu jujur tentang akar konflik bersenjata antara TNI dan TPNPB yang mengakibatkan korban dan pengungsian. Ini terjadi karena Hak Penentuan Nasib Sendiri yang belum dilaksanakan sesuai Perjanjian Internasional New York 15 Agustus 1962 dan PEPERA 1969," ujar KNPB dalam siaran pers.
KNPB juga menetapkan jumlah pengungsi di wilayah konflik Papua Barat sebanyak 125.931 orang. KNPB menolak adanya pendataan baru oleh negara sebagai data pembanding.
Dalam 7 poin sikapnya, KNPB menolak keterlibatan pihak yang mengatasnamakan KNPB dalam kerja sama dengan pemerintah. KNPB juga mendesak negara-negara Pasifik, Afrika, dan Karibia serta PBB dan Palang Merah Internasional untuk masuk melakukan assessment dan investigasi HAM di Papua.
"KNPB menolak dialog Papua-Jakarta. Kami sepakat penyelesaian konflik Papua melalui perundingan internasional yang dimediasi pihak ketiga yang netral," tegas KNPB.
KNPB juga mendukung penetapan status Papua sebagai konflik bersenjata non-internasional agar hukum humaniter internasional dapat berlaku.
Konferensi pers ditutup dengan ucapan terima kasih kepada media. Surat siaran pers ditandatangani Sekretaris BPW-KNPB Yahukimo Nifal Enggalim dan Ketua Umum BPP-KNPB Agus Kossay.
Reporter Saranus kogeya
