Langkah itu dilakukan Bupati Jember Gus Fawait saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Dua kementerian menjadi sasaran koordinasi, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Bukan hanya membawa daftar usulan, Gus Fawait datang dengan membawa program yang sudah berjalan di Jember. Data, mekanisme kerja hingga sistem pendukung dipaparkan kepada jajaran kementerian.
“Jember bukan hanya datang mengusulkan. Kami ingin menunjukkan bahwa program yang kami jalankan sudah memiliki sistem, data dan pelaksanaan di lapangan,” kata Gus Fawait.
Di Kemendes PDT, Gus Fawait bersama jajaran Pemkab Jember diterima Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling memaparkan program. Pemerintah pusat menjelaskan sejumlah kebijakan yang berpotensi dikolaborasikan dengan daerah.
Sementara Pemkab Jember menawarkan sejumlah program yang dinilai memiliki irisan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dua di antaranya adalah Bunga Desaku dan Homecare.
Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan dinilai menjadi instrumen untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Program itu tidak hanya digunakan untuk pelayanan, tetapi juga menyerap aspirasi, menyosialisasikan kebijakan hingga membantu pengendalian inflasi di tingkat bawah.
Sementara Homecare diarahkan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan.
“Melalui Homecare, pelayanan kesehatan kami hadir langsung ke rumah warga, terutama masyarakat miskin dan rentan,” ujarnya.
Paparan tersebut mendapat respons positif dari Kemendes PDT. Program yang telah berjalan di Jember dinilai memiliki pendekatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Tak berhenti di sektor desa dan pelayanan kesehatan, Pemkab Jember juga memperkuat komunikasi dengan Kementerian PKP.
Hubungan tersebut sebelumnya telah terbangun ketika jajaran Kementerian PKP turun langsung dalam kegiatan Bunga Desaku di Jember.
Dari koordinasi itu, Pemkab memperoleh tahapan dan batas waktu yang harus dipenuhi untuk menjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Pemkab Jember kemudian menindaklanjutinya dengan memenuhi berbagai persyaratan sesuai tenggat yang diberikan.
Dalam pertemuan di Jakarta, Pemkab juga memperlihatkan sistem dan aplikasi yang digunakan untuk menunjang pendataan program. Sistem tersebut diharapkan mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak lain yang terlibat.
“Kami ingin ketika pusat memberikan peluang, daerah sudah siap bergerak. Jangan sampai kesempatan ada, tetapi daerah tidak siap dengan data dan pelaksanaannya,” tegas Gus Fawait.
Bagi Pemkab Jember, pola kerja semacam itu menjadi penting karena kebutuhan pembangunan daerah jauh lebih besar jika hanya ditopang APBD.
Karena itu, program pemerintah pusat diupayakan bisa masuk dan memperkuat program yang telah dirancang daerah.
Gus Fawait menyebut pengentasan kemiskinan menjadi benang merah dari berbagai kerja sama tersebut. Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak bisa ditangani hanya melalui satu sektor.
“Kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan satu program. Kesehatan, rumah layak, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur dan ekonomi keluarga saling berkaitan,” katanya.
Karena itu, Homecare, program perbaikan rumah, pemberdayaan desa, penguatan ekonomi masyarakat hingga pelayanan langsung melalui Bunga Desaku diposisikan sebagai bagian dari strategi besar penanganan kemiskinan.
Pemkab Jember juga ingin memastikan agenda pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan hingga tingkat desa.
“Ini sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Jember harus mengambil bagian dan menerjemahkannya menjadi kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” ujar Gus Fawait.
Menurut Gus Fawait, semakin banyak program pusat yang dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat Jember, semakin besar pula daya ungkit pembangunan daerah.
“Semakin banyak program kementerian yang bisa kita sinergikan dengan kebutuhan masyarakat Jember, semakin besar daya ungkitnya untuk mempercepat penurunan kemiskinan,” lanjutnya.
Dengan pendekatan tersebut, kunjungan ke Jakarta bukan sekadar agenda seremonial pemerintah daerah.
Pemkab Jember ingin memastikan program pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.
Target akhirnya adalah memperbesar intervensi pembangunan sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
Bagi Jember, dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pekerjaan rumah pembangunan yang tidak mungkin dituntaskan hanya dengan mengandalkan kemampuan fiskal daerah.
(Wiwik)
