Dalam kunjungannya, Waka Ombudsman RI meninjau langsung layanan kesehatan, termasuk sistem Homecare yang menyasar masyarakat di pedesaan. Sebelumnya, rombongan juga mengunjungi rumah sakit di Jember.
Menurutnya, program Homecare merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berbeda dibandingkan daerah lain karena mampu menjangkau masyarakat hingga ke rumah-rumah warga, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan.
"Kami melihat langsung bagaimana pelayanan publik di bidang kesehatan di Kabupaten Jember. Ini menjadi salah satu pelayanan yang benar-benar menyentuh masyarakat di desa. Fasilitas yang kami lihat juga sangat baik, bahkan tidak kalah dengan klinik swasta di Jakarta," ujarnya.
Ia mengaku sempat berdialog dengan masyarakat penerima manfaat. Dari keterangan warga, pelayanan Homecare dinilai sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena keterbatasan ekonomi.
Waka Ombudsman menilai program tersebut layak menjadi contoh bagi daerah lain. Namun, ia mengingatkan bahwa layanan Homecare memiliki sasaran yang jelas sehingga tidak seluruh masyarakat menjadi penerima layanan rutin.
"Program ini diperuntukkan bagi lima kategori masyarakat yang memang membutuhkan perhatian khusus. Jadi jangan sampai ada salah persepsi bahwa seluruh warga mendapatkan kunjungan rutin," katanya.
Sementara itu, Bupati Jember Gus Muhammad Fawait mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan masukan dari Ombudsman RI.
Menurutnya, kehadiran Ombudsman menjadi bagian dari pengawasan sekaligus evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember.
Fawait menjelaskan, program Homecare merupakan inovasi pertama di Indonesia yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin ekstrem dan kelompok rentan agar tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus datang ke puskesmas.
"Kelompok yang masuk dalam lima kategori prioritas akan dikunjungi secara rutin setiap bulan, baik dalam kondisi sakit maupun tidak. Sedangkan masyarakat di luar kategori tersebut tetap bisa mengakses layanan Homecare ketika membutuhkan," jelasnya.
Selain sektor kesehatan, Fawait juga memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik lainnya, seperti layanan administrasi kependudukan yang kini dapat diakses di kecamatan tanpa harus datang ke pusat pemerintahan di Kota Jember.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pelayanan publik agar masyarakat di wilayah barat, utara, maupun pelosok Jember memperoleh akses layanan yang sama dengan warga di perkotaan.
"Pelayanan publik harus menghadirkan keadilan. Warga di desa tidak boleh dipaksa jauh-jauh ke kota hanya untuk mengurus administrasi atau memperoleh pelayanan dasar," tegasnya.
(Wiwik)
