Wamena,detiksatu.com II Bapak Kapolda Papua, Gubernur Papua Pegunungan dan Bupati Kabupaten Nduga perlu ingat bahwa Kekuasaan dan posisi yang ada menduduki dan memimpin hanyalah alat Kekuasaan, politik dan jabatan anda memiliki seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk menjawab keluh kesah dan keinginan Rakyat. kedudukan, jabatan dan posisi kepemimpinan kalian bukanlah tujuan akhir yang harus dipertahankan dengan segala cara dan bahkan darah dan nyawa manusia pun dihalalkan demi mempertahankan kekuasaan kalian."
"Hal ini Di sampaikan Dalam Pernyataan sikap, Nyamuk Karunggu,(Pagiat Ham Papua dan pendiri Sekolah Rakyat Nuwi Nindi Yuguru (SRYYN) Nduga,)."Sabtu,28/09/2026."
"Ia Juga Menyampaikan, Kalian Kapolda Papua, Gubernur Papua Pegunungan dan Bupati Kabupaten Nduga yang dipandang terhormat, terpandang dan terhebat karena adanya rakyat, bukalah mata dan hati nurani kalian bahwa; Kemanusiaan adalah tujuan utama karena Nilai yang paling Tertinggi di dunia adalah Nilai kemanusiaan. Kemanusiaan adalah tujuan utama berarti hukum,negara dan sistem pemerintahan yang kalian menjalankan tidak memiliki arti jika dalam prosesnya kalian justru mengorbankan hak-hak dasar manusia. Yaitu hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa,hak untuk bebas dari rasa ketakutan dan hak untuk Merdeka,"Ujar Nyamuk Karunggu."
"Saya tahu bahwa saat ini semangat pemerintahan besar pemogokan pukulan untuk membagi seluruh umat manusia menjadi hanya dua faksi lawan, saya akan berada di sisi orang-orang biasa." Che Guevara Revolusi Cuba.
"Pada 17 Agustus sampai 28 Agustus bapak Bupati Nduga Yoas Beon dan rombongannya sibuk rapat dan koordinasi antar kepala-kepala 32 Distrik kabupaten Nduga provinsi Papua Pegunungan terkait dengan Pendataan ulang Pengungsi Warga Sipil Nduga dan Pemulangan Warga Pengungsi Nduga di kampung halaman mereka masing-masing di Nduga, sejak tahun 2018 dengan saat ini, akibat daripada konflik bersenjata antara TPNPB kodap lll Ndugama Derakma dibawah pimpinan Jenderal Egianus Kogoya dan Tentara Nasional Indonesia.
"Akan tetapi isu pendataan ulang dan Pemulangan Warga Pengungsi Nduga versi pemerintah Indonesia ini, tenggelam begitu saja tanpa kejelasan atau menindaklanjuti dari pemerintah pusat atau daerah dalam hal ini Bapak Bupati Nduga dan Gubernur Papua Pegunungan, itu menduga bahwa orang-orang elite politik lokal Papua mereka “bersandiwara dan mereka berdansa di atas penderitaan rakyat Papua dan lebih khususnya rakyat Nduga”.
"Suatu hari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram senior saya yang merupakan anggota Polri bilang begini “Ade Nyamuk kita ini sudah belajar desain manajemen konflik dan perdamaian konflik” kenapa kita harus menciptakan konflik? Karena kalau kita tidak menciptakan manajemen konflik kita tidak mendapatkan uang Operasional. Kita dulu desain manajemen konflik di Aceh tapi sekarang kita bergeser ke Papua karena Aceh sudah berdamai dengan Indonesia melalui perjanjian Helsinki 2005. Senada dengan Prof, Dosen UGM bilang begini kalian punya Gubernur dan Bupati Papua itu, mereka minta uang Milyaran rupiah di Pemerintah Pusat dengan alasan untuk mengamankan keamanan di Papua.
"Dengan demikian, kita mempertanyakan kepada Kapolda Papua, Gubernur Papua Pegunungan dan Bupati-bupati Se-Lapago mengadakan rapat istimewa pada 22 September tapi melaksanakan rapatnya pada 23 September 2026, Aula Baliem Hall lantai 5 Jayawijaya provinsi Papua Pegunungan pembahasan urgensi untuk rakyat Nduga apa??.
"Bapak Kapolda Papua, Gubernur Papua Pegunungan dan Bupati Kabupaten Nduga terhormat; pembunuhan 3 ASN 9 September dan seorang Sopir Strada Aris Sanda menembak mati oleh TPNPB kodap lll Ndugama Derakma pada 15 September 2026 itu tidak bisa jadikan sebagai alasan keamanan dan ketertiban, karena konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI-Polri jelas masalah sejarah dan ideologi Papua Barat Merdeka. Rapat dan koordinasi antar kepala-kepala daerah dan pihak Kapolda apakah tidak membutuhkan dana transportasi dll? berhentilah! Para penguasa bersandiwara di atas penderitaan,darah dan nyawa rakyat Papua.
"Saya rakyat jelata mengingatkan kepada bapak Kapolda Papua dan Gubernur Papua Pegunungan beserta 8 Bupati Papua Pegunungan bahwa; hari bapak-bapak rapat koordinasi keamanan untuk diri kalian sendiri tapi besok akan rakyat sipil akan korban karena persoalan bangsa Papua Barat bukan persoalan Keamanan, kenyamanan dan dana triliunan rupiah melainkan persoalan bangsa Papua Barat adalah persoalan sejarah dan ideologi Papua Barat Merdeka.
"Persoalan Pengungsi Warga Nduga bukan persoalan makanan dan minuman sehingga mereka tinggalkan kampung halaman mereka tapi mereka pengungsi dan tinggalkan kampung halaman mereka karena persoalan sejarah dan ideologi Papua Barat Merdeka. Dengan itu, pemerintah lokal Papua Pegunungan tidak boleh salah gunakan atas nama pengungsi Nduga maupun rapat koordinasi antar penguasa dengan alasan keamanan dan ketertiban, kalian kira TPNPB itu orang hutan atau orang pendatang, mereka adalah pemilik negeri dan tanah Papua Barat itu sehingga untuk keamanan, ketertiban dan untuk melindungi masyarakat sipil ada pada di TPNPB karena mereka adalah Masyarakat West Papua yang menjadi Kombatan.
"Kapolda Papua yang terhormat; bagaimana dengan kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani Di intan jaya, 2020 oleh militer Indonesia? Apa kabar dengan Pendeta Elisa Tabuni ditembak mati oleh militer Indonesia di Puncak jaya? dan apa kabar juga Pendeta Gemin Nirigi yang ditembak mati oleh militer Indonesia dan jasadnya, dibakar dengan minyak tanah di Mapnduma kabupaten Nduga, 2019? Wahi,para penguasa sebenarnya siapa yang pembunuh dan berbicara keamanan untuk siapa? Pelaku pembunuh orang-orang tak berdosanya siapa? Mengusir dan mengusir masyarakat Nduga dari kampung halaman mereka tahun 2018 sampai sekarang siapa? Jumlah total pengungsi Papua yang dipublikasikan oleh Jubi Papua dan Suara Papua lebih dari 122.931 ribu jiwa itu kalian (Penguasa Indonesia) kira masalah keamanan dan ketertiban."Ujar Karunggu.
Reporter.Andinus kogoya
