Kapuas hulu,detiksatu.com || Sejumlah masyarakat Desa Nanga Raun, Kabupaten Kapuas Hulu, meminta Pemerintah Desa Nanga Raun membuka informasi pengelolaan anggaran desa secara transparan. Warga juga mendesak dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 2 Oktober 2026
Permintaan tersebut disampaikan masyarakat karena masih adanya pertanyaan mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran desa. Warga berharap seluruh pengelolaan keuangan desa dapat diketahui secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui penggunaan anggaran desa, terutama berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana publik.
“Kami meminta pengelolaan anggaran desa dibuka secara transparan. Kalau semuanya sudah sesuai aturan, masyarakat tentu ingin mengetahui dan melihat pertanggungjawabannya,” ujar warga tersebut.
Masyarakat juga meminta bendahara desa memberikan penjelasan apabila terdapat penggunaan anggaran yang dinilai belum dipahami atau belum diketahui secara jelas oleh warga.
Menurut masyarakat, permintaan tersebut bukan merupakan tuduhan terhadap bendahara maupun Pemerintah Desa Nanga Raun. Warga menginginkan adanya pemeriksaan secara objektif agar persoalan mengenai pengelolaan anggaran dapat diketahui berdasarkan dokumen dan fakta.
Selain persoalan transparansi APBDes, masyarakat menyampaikan adanya informasi mengenai dugaan keterkaitan bendahara desa dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah perhuluan Sungai Manday.
Informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Karena itu, masyarakat meminta aparat penegak hukum atau instansi berwenang melakukan verifikasi apabila terdapat laporan resmi terkait informasi tersebut.
“Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Kalau memang ada informasi seperti itu, silakan diperiksa oleh pihak yang berwenang. Kalau tidak benar, tentu harus dijelaskan berdasarkan fakta,” lanjut warga.
Masyarakat meminta pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa Nanga Raun, apabila dilakukan, mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Dokumen seperti APBDes, RKPDes, laporan realisasi anggaran dan dokumen pendukung kegiatan dinilai penting untuk diperiksa sesuai kewenangan lembaga pemeriksa.
Warga berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif sehingga tidak berkembang menjadi prasangka maupun konflik di tengah masyarakat.
Permintaan masyarakat tersebut sekaligus menjadi dorongan agar pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan desa.
detiksatu.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Desa Nanga Raun, bendahara desa, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan.
Setiap pihak yang merasa dirugikan atau memiliki informasi berbeda dapat menyampaikan klarifikasi untuk dimuat secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
