Bongkar Jaringan Cukong PETI Silat Hilir! Dugaan Keterlibatan Oknum BRI Jadi Sorotan, Kapolda Kalbar Diminta Bertindak!

Bongkar Jaringan Cukong PETI Silat Hilir! Dugaan Keterlibatan Oknum BRI Jadi Sorotan, Kapolda Kalbar Diminta Bertindak!

November 20, 2026 | November 20, 2026 WIB Last Updated 2026-11-20T13:01:00Z

Silat hilir, detiksatu.com || Dugaan praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan adanya jaringan pendanaan, penyediaan peralatan tambang, hingga penampungan hasil emas yang disebut-sebut melibatkan sejumlah pihak.

Informasi tersebut sebelumnya diberitakan media Redaksi Satu pada Kamis, 19 November 2026. Dalam pemberitaan itu, seorang narasumber menyampaikan dugaan keterlibatan oknum pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Silat Hilir berinisial AR.

AR disebut-sebut menjabat sebagai Ketua Tim Survei Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada unit kerja BRI setempat. Berdasarkan keterangan tertulis narasumber kepada Redaksi Satu, AR diduga berperan sebagai pihak yang memberikan modal kepada pekerja tambang ilegal.

Narasumber juga menyebutkan bahwa penyaluran dana diduga dilakukan melalui perantara. Sementara itu, hasil pertambangan disebut dikumpulkan sebelum disetorkan kepada seseorang berinisial AR.

Tidak hanya itu, seorang warga berinisial AN yang disebut beraktivitas di kawasan Kilometer 11 juga disinggung dalam informasi tersebut.

AN diduga berperan menyediakan mesin penunjang aktivitas pertambangan sekaligus memasok bahan kimia berupa merkuri yang digunakan dalam proses pemisahan emas atau amalgamasi.

Dugaan Jaringan PETI Perlu Diusut Menyeluruh

Apabila informasi tersebut benar dan didukung bukti, persoalan ini tidak cukup hanya dilihat dari aktivitas pekerja tambang di lapangan.

Aparat penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan adanya mata rantai pendanaan, penyediaan peralatan, pemasok bahan kimia, pengumpulan hasil tambang, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas PETI.

Penelusuran tersebut penting untuk mengetahui apakah aktivitas pertambangan ilegal berjalan secara individual atau terdapat jaringan yang terorganisasi.

Kapolda Kalimantan Barat diminta memberikan perhatian terhadap informasi tersebut dan mendorong jajaran kepolisian melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, serta berdasarkan alat bukti.

Kapolres Kapuas Hulu juga diharapkan menelusuri titik-titik aktivitas PETI di wilayah Silat Hilir, termasuk dugaan pihak-pihak yang menyediakan modal, peralatan, dan menampung hasil pertambangan.

UU Minerba Mengatur Ancaman Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Secara hukum, kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 dan perubahan keempat melalui UU Nomor 2 Tahun 2025.

Dalam Pasal 158 UU Minerba, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Selanjutnya, Pasal 161 UU Minerba mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, maupun penjualan mineral atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana ditentukan undang-undang.

Ancaman pidananya berupa penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat untuk menelusuri tidak hanya kegiatan penambangan, tetapi juga rantai distribusi dan perdagangan hasil tambang yang diduga berasal dari aktivitas tanpa izin.

Dugaan Penggunaan Merkuri Juga Perlu Ditelusuri

Selain persoalan perizinan pertambangan, dugaan pemasokan merkuri juga perlu mendapatkan perhatian serius.

Penggunaan merkuri dalam pengolahan emas berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola sesuai ketentuan.

Karena itu, aparat dan instansi berwenang perlu menelusuri asal-usul bahan kimia tersebut, jalur distribusinya, serta kemungkinan dampak terhadap lingkungan di sekitar lokasi pertambangan.

BRI Diminta Memberikan Klarifikasi

Mengingat nama seorang yang disebut sebagai pegawai BRI muncul dalam pemberitaan tersebut, pihak manajemen BRI, khususnya pimpinan wilayah dan pimpinan cabang terkait, diharapkan memberikan penjelasan resmi.

Klarifikasi diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi mengenai identitas, jabatan, serta status kepegawaian pihak berinisial AR.

Apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum yang didukung bukti, penanganannya harus diserahkan kepada aparat berwenang sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan keterlibatan AR dan AN masih bersumber dari keterangan narasumber dalam pemberitaan Redaksi Satu. Belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pihak-pihak tersebut terbukti melakukan tindak pidana.

Publik Menunggu Langkah Penegakan Hukum

Masyarakat Kapuas Hulu berhak mendapatkan kepastian bahwa sumber daya alam dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan melalui aktivitas pertambangan tanpa izin.

Penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang terbukti memberikan dukungan pendanaan, menyediakan sarana, membeli, menampung, atau memperdagangkan hasil tambang ilegal.

Kini, publik menunggu langkah aparat penegak hukum dan penjelasan resmi pihak BRI untuk menjawab berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.

detiksatu.com akan terus mengikuti perkembangan informasi ini berdasarkan bukti, keterangan resmi, dan prinsip keberimbangan pemberitaan.

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Bongkar Jaringan Cukong PETI Silat Hilir! Dugaan Keterlibatan Oknum BRI Jadi Sorotan, Kapolda Kalbar Diminta Bertindak!

Trending Now