Kubu raya, detiksatu.com || Dugaan penolakan laporan masyarakat di Polres Kubu Raya menjadi sorotan serius. Briptu Pebri di bagian TIPIDUM Satreskrim dipertanyakan setelah Nurjali, ahli waris almarhum H. Abd Hakim, HS, mengaku pengaduannya terkait dugaan pengerusakan tanaman oleh Sumarwi di Jalan Manunggal 51, Desa Sungai Ambangah, tidak diterima, Rabu (18/11/2026).
Ironisnya, Nurjali mengaku datang membawa bukti rekaman video yang memperlihatkan dugaan pengerusakan sejumlah pohon milik keluarga ahli waris. Namun, alih-alih memperoleh pelayanan dan kepastian hukum, ia justru mengaku mendapat penolakan dengan berbagai alasan.
Nurjali mengecam pelayanan tersebut. Menurutnya, masyarakat yang datang mencari perlindungan hukum seharusnya mendapatkan pelayanan profesional, bukan dipersulit.
"Kalau memang ada kekurangan, sampaikan apa yang harus dilengkapi. Kami datang membawa bukti video dan ingin persoalan ini diproses sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat yang mencari keadilan justru dipersulit," tegas Nurjali.
Ia mendesak Kapolres Kubu Raya segera mengevaluasi pelayanan TIPIDUM Satreskrim, khususnya terkait petugas yang disebut dalam pengaduannya, serta meminta penjelasan resmi mengapa laporan tersebut tidak diterima.
Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat LSM PISIDA, Syamsuardi, turut angkat bicara dengan nada keras. Ia menilai dugaan penolakan pengaduan masyarakat merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.
Syamsuardi mengingatkan bahwa kewajiban melayani masyarakat bukan sekadar slogan institusi Polri, melainkan amanat undang-undang dan kode etik yang wajib dijalankan setiap anggota kepolisian.
Menurutnya, persoalan sengketa kepemilikan tanah tidak boleh serta-merta dijadikan alasan untuk menutup pintu terhadap dugaan tindak pidana pengerusakan tanaman. Aspek perdata dan pidana harus dikaji berdasarkan fakta, bukti, serta unsur hukum masing-masing.
"Jangan seenaknya menolak masyarakat yang datang mencari keadilan. Kalau ada dugaan tindak pidana, lakukan kajian awal, periksa bukti, mintai keterangan saksi, dan tentukan langkah hukumnya. Jangan justru masyarakat disuruh pulang tanpa kepastian," tegas Syamsuardi
Syamsuardi menegaskan, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang menjadi landasan kewajiban kepolisian dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
1. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 13 dan Pasal 15. Pasal 13 menegaskan tugas pokok Polri, termasuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 15 ayat (1) huruf a memberikan kewenangan kepada Polri untuk menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. KUHAP terbaru, UU Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 5 dan Pasal 13. Penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana. Apabila menerima laporan tentang peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, penyelidik wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
3. KUHAP Pasal 23. Laporan tertulis harus ditandatangani pelapor, sedangkan laporan lisan harus dicatat dan ditandatangani sesuai ketentuan. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik wajib memberikan tanda penerimaan. Pasal ini juga mengatur mekanisme pengaduan kepada atasan apabila laporan tidak ditanggapi dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diterima.
4. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 12 huruf a dan f. Pejabat Polri dilarang menolak atau mengabaikan laporan dan pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya serta dilarang mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian.
Syamsuardi juga meminta agar dugaan sengketa perdata tidak dijadikan alasan otomatis untuk mengabaikan dugaan tindak pidana. Status kepemilikan tanah, kepemilikan tanaman, tindakan pengerusakan, serta bukti-bukti yang tersedia harus diperiksa secara objektif. Penilaian apakah perkara dapat diproses secara pidana merupakan kewenangan aparat berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan kesimpulan sepihak tanpa kajian.
"Kalau benar ada anggota yang menolak pengaduan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, saya meminta Kapolri dan Kapolda Kalbar turun tangan. Periksa oknum tersebut! Jika terbukti melanggar undang-undang maupun kode etik, berikan sanksi tegas, termasuk pencopotan dari jabatan sesuai ketentuan," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa anggota Polri menerima gaji dari uang negara sehingga wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Syamsuardi meminta persoalan ini tidak berhenti sebagai keluhan masyarakat. Ia mendesak adanya pemeriksaan internal terhadap pelayanan yang diberikan Briptu Pebri dan petugas terkait di TIPIDUM Satreskrim Polres Kubu Raya.
Kapolres Kubu Raya juga diminta memberikan jawaban terbuka atas sejumlah pertanyaan mengapa pengaduan Nurjali tidak diterima, apa alasan hukumnya, apakah bukti video telah diperiksa, dan apakah tindakan petugas sudah sesuai prosedur?
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari pihak Polres Kubu Raya maupun petugas yang disebutkan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pelayanan Polri. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan pintu pengaduan yang justru terasa tertutup.
Polisi digaji negara untuk melayani rakyat jika terbukti ada oknum yang melanggar kewajiban, tindak tegas! jangan biarkan citra institusi Polri rusak karena perilaku oknum!
Tegas', Syamsuardi.