Kapuas hulu,detiksatu.com || Pembatalan Festival Danau Sentarum (FDS) 2026 terus menuai sorotan dan kekecewaan masyarakat. Keputusan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai perencanaan anggaran, konsistensi kebijakan, serta prioritas pemerintah daerah dalam mendukung sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.
Alasan pembatalan yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau, terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa serta keterbatasan waktu pelaksanaan dinilai belum menjawab persoalan mendasar di balik keputusan tersebut.
Pasalnya, Festival Danau Sentarum bukan agenda dadakan. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda promosi pariwisata daerah yang semestinya telah dipersiapkan jauh-jauh hari, termasuk dari sisi penganggaran, administrasi, dan teknis pelaksanaan.
PEMBATALAN MENDADAK, MASYARAKAT KECEWA!
Proses pembahasan dan persiapan Festival Danau Sentarum 2026 sebelum keputusan pembatalan justru memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Jika berbagai tahapan persiapan telah dibahas, mengapa pemerintah daerah tidak menemukan jalan keluar sejak awal? Mengapa persoalan administrasi dan mekanisme pengadaan baru menjadi alasan hingga kegiatan akhirnya dibatalkan?
Masyarakat tentu kecewa. Sebab, setelah berbagai pembahasan dan munculnya harapan bahwa Festival Danau Sentarum akan tetap terlaksana, pemerintah justru mengambil keputusan pembatalan.
Kekecewaan tersebut bukan semata-mata karena tidak adanya sebuah festival, melainkan karena masyarakat kehilangan kesempatan untuk ikut terlibat dalam kegiatan yang selama ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Pelaku UMKM, masyarakat sekitar kawasan wisata, pemilik penginapan, pelaku transportasi, hingga pekerja sektor pariwisata berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh tambahan penghasilan.
Pembahasan dan persiapan yang telah dilakukan seharusnya menjadi dasar untuk mencari solusi, bukan justru berakhir dengan pembatalan tanpa penjelasan yang benar-benar menjawab keresahan publik.
Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan? Di mana letak kendalanya? Dan mengapa persoalan tersebut tidak diselesaikan sebelum mendekati waktu pelaksanaan?
PERSIAPAN SUDAH DIBAHAS, MENGAPA BERUJUNG PEMBATALAN?
Berdasarkan informasi anggaran yang beredar, FDS 2026 berkaitan dengan bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp250 juta dan belanja barang dan jasa sekitar Rp280 juta.
Alasan bahwa proses pengadaan harus melalui mekanisme tertentu sehingga terkendala waktu seharusnya menjadi persoalan yang dapat diantisipasi dalam perencanaan.
Sekda sebagai koordinator administrasi pemerintahan daerah bersama Dinas Pariwisata perlu menjelaskan secara terbuka tahapan perencanaan, proses pengadaan, serta kendala yang menyebabkan kegiatan tersebut akhirnya dibatalkan.
Jangan sampai masyarakat hanya menerima keputusan pembatalan tanpa mendapatkan penjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab dan bagaimana status anggaran yang telah dialokasikan.
FESTIVAL LESTARI JALAN, FDS JUSTRU BATAL
Persoalan semakin menarik perhatian ketika disandingkan dengan penyelenggaraan Festival Lestari #6 di Kapuas Hulu.
Festival Lestari yang bukan merupakan agenda rutin tahunan daerah justru tetap dipersiapkan dan dilaksanakan. Sementara FDS yang selama ini menjadi salah satu identitas promosi pariwisata Kapuas Hulu justru dibatalkan.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penentuan prioritas kegiatan pemerintah daerah.
Mengapa Festival Lestari dapat dipersiapkan, sementara Festival Danau Sentarum menghadapi kendala hingga akhirnya tidak terlaksana?
Apakah pemerintah telah melakukan kajian mengenai dampak ekonomi kedua kegiatan tersebut?
FDS memiliki keterkaitan langsung dengan promosi kawasan wisata, pelaku UMKM, pemilik penginapan, transportasi lokal, serta masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata.
Pembatalan ini berpotensi menghilangkan kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya berharap mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan festival.
Pemerintah jangan hanya melihat kegiatan pariwisata sebagai agenda seremonial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
ALOKASI DANA LTKL Rp2,498 MILIAR PERLU DIJELASKAN
Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada riwayat alokasi pendanaan yang berkaitan dengan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) di Kapuas Hulu.
Berdasarkan informasi yang masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi, pada periode anggaran 2021–2022 dan 2022–2023 terdapat alokasi dana yang disebut mencapai Rp2,498 miliar.
Salah satu realisasi yang disebut-sebut berkaitan dengan distribusi 3.000 paket bantuan bagi masyarakat terdampak banjir.
Namun, masyarakat berhak mengetahui secara terperinci sumber pendanaan, mekanisme penyaluran, penerima manfaat, serta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.
Apabila pendanaan tersebut melibatkan lembaga donor atau mitra internasional, keterbukaan informasi tetap harus menjadi prinsip utama.
Jangan sampai terdapat program bernilai miliaran rupiah yang manfaat dan pertanggungjawabannya tidak diketahui secara memadai oleh masyarakat.
SEKDA DAN DINAS PARIWISATA JANGAN LEPAS TANGAN
Informasi mengenai persiapan Festival Lestari #6 yang telah dirancang sejak Juli 2025 di bawah koordinasi Ambrosius Sadau juga perlu dijelaskan kepada publik.
Jika benar persiapan tersebut telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah menyusun prioritas kegiatan, termasuk mengapa Festival Danau Sentarum tidak dapat dipertahankan.
Pembatalan FDS 2026 bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan festival. Ini menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam merencanakan anggaran, menjalankan program, serta memastikan kebijakan daerah mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Atas persoalan tersebut, pemerintah daerah perlu memberikan jawaban terbuka.
Kami mendesak Bupati Kapuas Hulu, Sekda Ambrosius Sadau, dan Dinas Pariwisata untuk menjelaskan:
1. Apa alasan mendasar pembatalan Festival Danau Sentarum 2026 setelah berbagai tahapan pembahasan dan persiapan?
2. Siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan dan keterlambatan proses administrasi?
3. Bagaimana status anggaran Rp250 juta bantuan keuangan provinsi dan Rp280 juta belanja barang dan jasa?
4. Apakah terdapat dokumen resmi yang menjadi dasar pembatalan FDS 2026?
5. Bagaimana rincian serta laporan pertanggungjawaban alokasi dana LTKL yang disebut mencapai Rp2,498 miliar?
6. Apa dasar penentuan prioritas sehingga Festival Lestari tetap berjalan sementara Festival Danau Sentarum dibatalkan?
JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK ALASAN EFISIENSI
Masyarakat tidak membutuhkan alasan yang berulang-ulang. Masyarakat membutuhkan keterbukaan, kejelasan anggaran, dan pertanggungjawaban pemerintah.
Tidak semestinya alasan efisiensi atau kendala administrasi dijadikan jawaban untuk menutup persoalan perencanaan yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal.
Sangat disayangkan apabila berbagai tahapan pembahasan dan persiapan yang seharusnya menghasilkan solusi justru berakhir dengan pembatalan secara tiba-tiba.
Masyarakat sudah berharap, pelaku usaha sudah menantikan, dan sektor pariwisata membutuhkan kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Namun, harapan tersebut harus berhadapan dengan keputusan pembatalan yang hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan.
Festival Danau Sentarum merupakan bagian dari potensi dan identitas pariwisata Kapuas Hulu. Jangan sampai agenda yang memiliki nilai promosi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat justru kehilangan prioritas.
Sekda harus buka fakta. Bupati harus memberikan penjelasan. Dinas Pariwisata harus bertanggung jawab menjelaskan proses perencanaannya.
Jangan biarkan masyarakat terus bertanya tanpa mendapatkan jawaban yang transparan.
Sebab, anggaran pemerintah bukan milik pejabat, melainkan amanah publik yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
