KABUPATEN BOGOR, Detiksatu.com || Harapan sempat tumbuh saat AKBP Arfan Zulkan Sipayung, S.H., S.I.K., M.A.P., dilantik sebagai Kapolres Kabupaten Bogor yang baru. Publik menaruh harapan besar bahwa rotasi jajaran yang dilakukan akan membawa perubahan nyata dan memberantas praktik pungutan liar yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Namun yang ditemukan di lapangan justru memprihatinkan: pungli semakin merajalela, bahkan diduga semakin berani dilakukan di depan mata.
Rotasi memang hal yang lumrah di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Setiap pemimpin baru tentu memiliki hak untuk menata jajarannya agar lebih optimal. Namun rotasi kali ini memicu tanda tanya besar di kalangan anggota maupun masyarakat luas. Banyak jabatan strategis di lingkungan Polres Bogor yang kini justru diisi oleh perwira yang diduga berasal dari luar daerah, bukan dari perwira yang sudah lama bertugas dan memahami karakter wilayah Kabupaten Bogor. Kecurigaan ini bukan tanpa dasar, karena pasca rotasi justru keluhan pungutan liar tidak menurun, melainkan semakin marak. Jika rotasi dilakukan demi perbaikan kinerja, mengapa praktik buruk di lapangan justru semakin tidak terkendali? Inilah yang harus dijawab secara terbuka oleh Kapolres Bogor yang akrab disapa Arfan Cipayung ini.
Bukti paling nyata yang terungkap dari penelusuran media adalah praktik pungutan liar pada layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi Kelas C. Tarif resmi pembuatan SIM C baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP adalah Rp100.000. Namun di lapangan, masyarakat dipaksa membayar hingga Rp750.000 untuk mendapatkan dokumen tersebut. Ada selisih sebesar Rp650.000 per pemohon yang tidak memiliki kejelasan aliran dana sama sekali, tanpa kwitansi resmi dan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikalikan dengan ratusan pemohon setiap harinya, nilai yang berputar di luar ketentuan ini sungguh luar biasa besar. Ini bukan lagi sekadar uang rokok atau biaya percepatan, melainkan dugaan pemerasan yang terstruktur dan merugikan rakyat.
Keterangan di lapangan semakin memperkuat dugaan adanya sistem yang dijaga ketat. Dua nama yang kerap muncul terkait praktik ini adalah Reza, anggota yang diduga langsung berhadapan dengan pemohon, dan Bahtiar yang disebut sebagai Baur SIM C. Ketika media mulai menelusuri fakta-fakta di lapangan, alih-alih klarifikasi resmi yang dilakukan melalui jalur terbuka, justru muncul upaya mengajak awak media untuk bertemu secara terpisah. Inilah pola lama yang sangat dikhawatirkan terjadi: begitu ketahuan, segera cari cara untuk berdamai secara diam-diam agar tidak terungkap ke publik. Padahal yang paling tepat adalah membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar melalui jalur resmi, bukan mengajak pertemuan yang memunculkan berbagai spekulasi baru.
LSM Indonesia Morality Watch menilai langkah mengajak media berbicara empat mata setelah fakta mulai terungkap justru memperkuat dugaan bahwa praktik tersebut memang nyata terjadi. Jika memang tidak ada yang disembunyikan, seharusnya pihak terkait cukup memberikan penjelasan resmi dan terbuka kepada publik. Mengapa harus takut jika tidak ada yang salah? Pertanyaan ini kini menggema di tengah masyarakat yang sudah lama keberatan dengan biaya tidak resmi yang harus dikeluarkan untuk mengurus dokumen negara yang seharusnya terjangkau dan transparan.
Kasus ini ternyata sudah dilaporkan ke Propam Polres Bogor maupun ke Propam Mabes Polri. Nama-nama telah disebut, bukti percakapan dan pembayaran telah diserahkan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi apakah kedua oknum tersebut telah diperiksa, apakah ada sanksi yang dijatuhkan, atau apakah praktik pungutan tersebut sudah benar-benar dihentikan di lapangan. Ketiadaan informasi ini memicu spekulasi yang semakin luas di tengah masyarakat.
Publik kini menuntut kejelasan dari Kapolres Bogor. Apakah beliau mengetahui praktik yang terjadi di unit pelayanan masyarakatnya? Jika tidak tahu, berarti sistem pengawasan internal belum berjalan sebagaimana mestinya. Jika tahu namun membiarkan, maka tanggung jawab ada di pucuk pimpinan. Masyarakat Kabupaten Bogor menunggu tindakan nyata, bukan sekadar rotasi nama dan janji-janji di awal masa jabatan.
Catatan Redaksi: Seluruh informasi dalam rilis ini berdasarkan hasil penelusuran dan laporan yang diterima awak media. Pihak Polres Bogor berhak memberikan tanggapan dan klarifikasi resmi atas pemberitaan ini.
Red- tim

