Pasaman Barat, detiksatu.com || Respons cepat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pascakecelakaan maut di ruas Jalan Nasional Simpang Empat–Ujung Gading, Minggu lalu, menuai sorotan dari kalangan mahasiswa. Pemerintah diketahui memberikan penghargaan kepada warga yang membantu menyelamatkan korban serta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pemagaran terhadap lubang drainase yang menjadi lokasi kecelakaan.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keselamatan masyarakat. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap potensi kecelakaan, terutama pada titik-titik infrastruktur lain yang juga membahayakan pengguna jalan.
Ketua Umum Persatuan Aksi Mahasiswa Pasaman Barat (PAM Pasbar), Odius Efendi, menilai respons tersebut memperlihatkan gejala Reactive Governance Syndrome, yakni pola tata kelola pemerintahan yang cenderung bergerak setelah persoalan menimbulkan dampak, bukan melalui langkah antisipasi sejak dini.
Menurutnya, pemerintah seolah baru menemukan urgensi untuk bertindak setelah sebuah persoalan merenggut korban jiwa dan menjadi perhatian publik.
Berdasarkan temuan PAM Pasbar di lapangan, masih terdapat lubang jalan lain yang menganga dengan jarak kurang dari 500 meter dari lokasi kecelakaan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, terlebih ketika hujan dan banjir kembali terjadi.
"Hari ini kita dipertontonkan sebuah fenomena pemerintahan yang lebih sibuk mengobati daripada mencegah. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, ini merupakan gejala Reactive Governance Syndrome. Bayangkan, kurang dari 500 meter dari lokasi yang telah menelan korban jiwa, terdapat lubang jalan lain yang menganga. Apakah pemerintah harus menunggu ada korban berikutnya sebelum mengambil tindakan?" tegas Odius.
PAM Pasbar menilai, perbedaan penanganan antara titik yang telah merenggut korban jiwa dengan titik kerusakan lain yang masih dibiarkan terbuka menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur.
Odius menyebut pemagaran di lokasi kecelakaan patut diapresiasi sebagai langkah pengamanan darurat. Namun, tindakan tersebut tidak boleh berhenti pada satu titik yang telah menjadi perhatian publik.
"Kalau pemerintah benar-benar serius melakukan pembenahan, kematian seorang warga akibat persoalan infrastruktur seharusnya menjadi tamparan keras bagi seluruh jajaran pemerintahan. Jangan hanya memperbaiki titik yang sudah menjadi sorotan. Tinjau seluruh ruas jalan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Bahkan tanpa sorotan media sekalipun, pemerintah tetap berkewajiban bekerja dan mencegah jatuhnya korban berikutnya," sambungnya.
Lebih jauh, Odius menilai persoalan keselamatan infrastruktur di Pasaman Barat perlu dilihat secara menyeluruh. Ia mengingatkan tragedi meninggalnya seorang bayi di Rura Patontang yang sebelumnya juga berkaitan dengan persoalan akses infrastruktur masyarakat.
Menurutnya, peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi agar persoalan infrastruktur yang menyangkut keselamatan warga tidak terus berulang tanpa pembenahan yang memadai.
"Seorang bayi telah menjadi korban dari persoalan akses infrastruktur di Rura Patontang, tetapi persoalan mendasarnya belum juga terselesaikan secara memadai. Minggu lalu seorang ayah kehilangan nyawa di jalan nasional. Berapa banyak lagi nyawa yang harus menjadi tumbal sebelum pemerintah mengubah cara berpikir dan cara kerjanya?" ujarnya.
PAM Pasbar menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tidak boleh bergantung pada viralitas sebuah peristiwa, sorotan media, ataupun tekanan demonstrasi. Pemerintah harus hadir melalui sistem pengawasan, pemeliharaan, mitigasi risiko, serta langkah pencegahan yang terukur.
Odius juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkoordinasi dengan instansi penyelenggara jalan nasional untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap titik-titik rawan kecelakaan, terutama pada ruas jalan yang terdampak banjir maupun bencana lainnya.
Ia berharap peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bersama agar penanganan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada respons setelah kejadian, tetapi juga mengutamakan upaya pencegahan demi melindungi keselamatan pengguna jalan.
Di sisi lain, perlu adanya penjelasan mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab penanganan ruas Jalan Nasional Simpang Empat–Ujung Gading, termasuk langkah pengawasan serta pemeliharaan terhadap titik-titik yang berpotensi membahayakan masyarakat.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas PUPR, instansi penyelenggara jalan nasional, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, dan penjelasan mengenai langkah penanganan serta upaya pencegahan terhadap potensi bahaya infrastruktur tersebut.
Keterangan dan tanggapan dari seluruh pihak terkait akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan demi menghadirkan informasi yang berimbang serta mendorong perbaikan pelayanan dan keselamatan publik. (R.H)