Lapas Kuala Tungkal Perkuat Sinergi Lintas Lembaga dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial

Lapas Kuala Tungkal Perkuat Sinergi Lintas Lembaga dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial

November 18, 2026 | November 18, 2026 WIB Last Updated 2026-11-18T07:19:11Z

Tanjab Barat, detiksatu.com || Upaya membangun sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada kemanfaatan publik terus didorong melalui penguatan koordinasi antarlembaga. Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang difasilitasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kuala Tungkal, Rabu (18/11).

Kesepakatan ini tidak sekadar menjadi landasan administratif kerja sama, tetapi juga merepresentasikan komitmen bersama dalam membangun mekanisme pelaksanaan pemidanaan yang mengedepankan aspek pembinaan, tanggung jawab sosial, serta prinsip keadilan restoratif.

Melalui kesepahaman tersebut, setiap instansi diharapkan memiliki persepsi dan mekanisme koordinasi yang selaras sehingga implementasi pidana kerja sosial dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, serta memberikan manfaat langsung bagi lingkungan masyarakat.

Penandatanganan nota kesepahaman ini melibatkan sejumlah institusi strategis, meliputi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, serta Komando Distrik Militer 0419/Tanjab.

Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag., menyambut positif terbentuknya kolaborasi lintas sektor tersebut. Ia menilai keterlibatan berbagai unsur penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan sistem pemidanaan yang tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan penghukuman.

Menurutnya, pidana kerja sosial dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang memberikan ruang bagi pelanggar untuk memperbaiki perilaku sekaligus berkontribusi secara langsung terhadap kepentingan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung penuh pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bentuk penegakan hukum yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki diri melalui kontribusi nyata kepada masyarakat. Sinergi ini menjadi bukti bahwa penyelesaian permasalahan hukum membutuhkan keterlibatan dan komitmen bersama dari seluruh unsur terkait,” ujar Anwar Sadat.

Lebih jauh, kerja sama antarlembaga ini diharapkan mampu memperkuat keterpaduan sistem peradilan pidana, mulai dari aspek penegakan hukum hingga proses pembinaan dan pengembalian pelanggar hukum ke tengah kehidupan sosial masyarakat.

Pendekatan pidana kerja sosial juga membuka ruang bagi penerapan sanksi yang lebih proporsional, dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum serta nilai kemanfaatan sosial. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan kesadaran dan tanggung jawab individu.

Terbangunnya kesepahaman ini menjadi pijakan awal bagi seluruh institusi terkait untuk menerjemahkan komitmen bersama ke dalam langkah implementasi yang konkret. Konsistensi koordinasi, pembagian peran, serta pengawasan pelaksanaan menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(Hen)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Lapas Kuala Tungkal Perkuat Sinergi Lintas Lembaga dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial

Trending Now