Sulsel Makassar, detiksatu.com || Lembaga Monitoring Sulawesi Selatan mencermati dengan serius perkembangan sengketa lahan seluas 16,3 hektare di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Kawasan Tanjung Bunga, antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD).
Sengketa ini telah berlangsung puluhan tahun dan kini kembali memanas di ruang publik pasca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tanggal 12 November 2026.
Ketua Lembaga Monitoring Sulsel, *Armand Rachman*, menegaskan, lembaganya tidak memihak salah satu pihak, karena sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) yang menyatakan siapa pemilik sah atas objek sengketa tersebut.
> "Kami meminta semua pihak untuk membaca putusan pengadilan secara utuh. Putusan NO atau Niet Ontvankelijke Verklaard bukan putusan yang menyatakan siapa pemilik sah tanah. Putusan itu menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena alasan formil, sehingga pokok perkara tidak diputus. Jangan sampai putusan ini dipelintir menjadi klaim kemenangan sepihak yang menyesatkan publik," ujar Armand Rachman di Makassar, Jumat (21/11/2026).
Armand menyampaikan, ada 4 hal yang harus menjadi perhatian serius dalam sengketa ini:
1. Kepastian Alas Hak Harus Dibuktikan Secara Terbuka.
Pihak Kalla mengklaim tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama pihak JK sejak 1996, dan mempertanyakan munculnya AJB pada 1997.
Sementara pihak GMTD mengklaim memiliki SHGB Nomor 20454 seluas 163.262 m2 yang masih sah dan tidak dibatalkan pengadilan, dengan dasar SK Gubernur Sulsel Nomor 1188/XI/1991 dan Nomor 138/II/1995.
Lembaga Monitoring Sulsel meminta BPN Kota Makassar dan Kanwil BPN Sulsel untuk membuka secara transparan riwayat alas hak, peta bidang, dan Persil atas objek tersebut, agar publik tidak terus dibingungkan oleh klaim yang saling bertentangan.
2. Dugaan Pemalsuan Dokumen Harus Diusut Tuntas.
Terkait rencana laporan pidana dugaan pemalsuan surat yang disampaikan pihak Kalla, khususnya soal perbedaan Persil 40 D I dan Persil 50 D IV atas nama Bunta Karaeng Mandalle, Lembaga Monitoring Sulsel mendesak aparat penegak hukum untuk memprosesnya secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
"Jika ada dokumen yang dipalsukan, siapapun pelakunya harus diproses hukum. Jika tidak terbukti, juga harus diumumkan secara terbuka agar tidak menjadi fitnah yang berlarut-larut," tegas Armand.
3. Tata Kelola Kawasan Tanjung Bunga Harus Dievaluasi, oleh Pemerintah, Provinsi Sulsel dan Kota Makassar.
Lembaga Monitoring Sulsel juga menyoroti soal tata kelola Kawasan Tanjung Bunga selama lebih dari 30 tahun. Visi awal kawasan ini adalah sebagai kawasan pariwisata terpadu, bukan sekadar kawasan perumahan.
"Kami meminta Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, dan DPRD Sulsel untuk mengevaluasi kembali kontribusi perusahaan pengembang kepada daerah, realisasi fasilitas pariwisata dan olahraga, serta nasib saham Pemda dan yayasan sosial yang disebut terus tergerus," kata Armand.
4. Hentikan Penguasaan Fisik dan Narasi Sepihak.
Lembaga Monitoring Sulsel meminta kedua pihak untuk menahan diri, tidak melakukan penguasaan fisik sepihak, pengerahan alat berat, maupun penimbunan di atas lahan sengketa, sebelum ada keputusan hukum yang final dan mengikat.
Sengketa ini harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui pengerahan massa, tekanan opini, maupun konferensi pers yang saling mengklaim menang.
Sebagai penutup, Lembaga Monitoring Sulsel menyatakan sikap:
1. Mendukung penuh supremasi hukum dan independensi peradilan.
2. Mendesak BPN untuk melakukan audit dan verifikasi menyeluruh atas sertifikat yang tumpang tindih di Kawasan Tanjung Bunga.
3. Mendesak aparat penegak Polisi dan Kejaksaan, untuk mengusut tuntas setiap dugaan pemalsuan dokumen secara transparan.
4. Meminta Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar untuk mengevaluasi tata kelola Kawasan Tanjung Bunga demi kepentingan masyarakat Sulsel.
5. Mengajak Lembaga Sosial Masyarakat, media dan masyarakat untuk tidak peduli dengan Kawasan GMTD sebab itu adalah Tanah Air Indonesia, untuk Rakyat Sulawesi Selatan.
"Tanah ini bukan sekadar soal 16 hektare. Ini soal kepastian hukum, soal kepercayaan investor, dan soal wibawa negara. Kalau sengketa seperti ini dibiarkan berlarut-larut, yang dirugikan adalah masyarakat Sulsel," tutup Armand Rachman.
(Man)