CIANJUR, DETIKSATU.COM || Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak dapat disamakan dengan pemakzulan. Keduanya merupakan mekanisme konstitusional berbeda dengan dasar hukum dan tahapan yang tidak sama.
Pernyataan tersebut disampaikan Neng Eem saat menghadiri Musyawarah Ranting (Musran), Sekolah Kader Perubahan (SKP), dan Pendidikan Kader Perubahan (PKP) PKB se-Kecamatan Cipanas di Aula Gedung Villa Lotus, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Minggu (15/11/2026).
Ia merespons penyerahan surat pernyataan berhenti Gibran kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri dan meminta MPR menindaklanjutinya berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
"Kalau berbicara soal konstitusi, kita harus menggunakan istilah yang benar. Dalam ketentuan konstitusi dikenal istilah berhenti atau diberhentikan," kata Neng Eem.
Menurut dia, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong harus mengikuti mekanisme konstitusi. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Artinya, kewenangan mengajukan kandidat berada pada Presiden, sedangkan keputusan memilih Wakil Presiden pengganti berada di tangan MPR.
Neng Eem menjelaskan, setelah menerima surat Gibran, pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026).
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan, termasuk penjadwalan sidang paripurna, permintaan dua nama calon kepada Presiden Prabowo Subianto, pembentukan tim verifikasi, serta pembentukan panitia ad hoc untuk mempersiapkan rancangan ketetapan MPR.
Neng Eem menyebut dirinya menjadi bagian dari tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan calon Wakil Presiden.
"Ketika Presiden mengirimkan dua nama calon, kami akan memeriksa terlebih dahulu kelengkapan berkas dan kesesuaiannya dengan undang-undang yang berlaku," ujarnya.
MPR menjadwalkan sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026. Dalam sidang tersebut, anggota MPR akan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Calon terpilih selanjutnya akan disahkan dan dilantik sesuai agenda yang telah ditetapkan.
Mekanisme hukum tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan politik
Neng Eem mengingatkan bahwa pengunduran diri dan pemakzulan memiliki konsekuensi hukum berbeda. Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden sebelum berakhirnya masa jabatan melalui mekanisme pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran konstitusional, kemudian Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat tersebut sebelum MPR mengambil keputusan sesuai persyaratan konstitusi.
Dengan demikian, pengunduran diri atas permintaan sendiri tidak dapat diperlakukan sebagai pemakzulan yang mensyaratkan proses konstitusional berlapis.
"Siapa pun nama yang diusulkan Presiden, akan kita proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Neng Eem.
Publik menunggu transparansi proses penggantian
Penjadwalan pemilihan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026 menjadi tahapan penting dalam proses pengisian kekosongan jabatan di pemerintahan.
Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada siapa dua kandidat yang akan diajukan Presiden Prabowo. Kejelasan proses pengajuan, pemenuhan persyaratan, serta transparansi verifikasi juga menjadi bagian penting yang perlu dipertanggungjawabkan oleh lembaga negara.
Terlebih, surat pengunduran diri Gibran tidak menguraikan alasan spesifik di balik keputusannya. Kondisi tersebut membuat penjelasan mengenai latar belakang keputusan dan proses konstitusional yang menyertainya tetap menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat.
MPR memiliki tanggung jawab memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai UUD 1945. Sementara itu, Presiden perlu memastikan dua kandidat yang diajukan memenuhi persyaratan konstitusional.
Pergantian Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur dalam pemerintahan. Proses ini menyangkut kepastian hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
Karena itu, keputusan MPR pada 2 Desember mendatang akan menjadi bagian penting dalam memastikan kekosongan jabatan Wakil Presiden diselesaikan melalui mekanisme konstitusi, bukan semata-mata pertimbangan politik. (Bet-08)
