Pasaman Barat, detiksatu.com || Persatuan Aksi Mahasiswa Pasaman Barat (PAM PASBAR) memastikan akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mengawal persoalan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat. Setelah menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), Kamis (12/11/2026), organisasi mahasiswa tersebut kini turut menyoroti peran DPRD Pasaman Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Demisioner Ketua Umum PAM PASBAR, Ikhsan Candra Suhada, menyayangkan sikap Dinas Kesehatan yang dinilai belum memberikan respons terhadap surat resmi organisasi, khususnya permintaan jawaban dalam tenggat waktu 1 x 24 jam.
Menurutnya, surat tersebut merupakan bagian dari upaya mahasiswa meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas sejumlah persoalan pelayanan kesehatan yang menjadi perhatian publik.
"Kami menyayangkan sikap Dinas Kesehatan yang terkesan mengabaikan surat resmi PAM PASBAR. Kami sudah memberikan ruang dan waktu untuk menjawab persoalan yang kami sampaikan. Jangan sampai surat mahasiswa hanya dianggap sebagai tumpukan administrasi yang bisa diabaikan begitu saja. Kami tidak sedang meminta perhatian pribadi, melainkan menuntut pertanggungjawaban atas urusan pelayanan publik," tegas Ikhsan.
Tidak hanya Dinkes, PAM PASBAR juga mulai mempertanyakan peran DPRD Kabupaten Pasaman Barat, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Sebagai tindak lanjut, PAM PASBAR menyatakan akan menyampaikan surat permohonan evaluasi terhadap Dinas Kesehatan kepada DPRD Pasaman Barat pada Senin mendatang. Melalui surat tersebut, mereka berharap DPRD mengambil langkah konkret untuk meminta penjelasan dari dinas terkait.
"Kami juga menemukan banyak hal yang perlu dipertanyakan dari pelaksanaan fungsi DPRD Pasaman Barat. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan justru tidak hadir secara maksimal ketika persoalan publik membutuhkan perhatian. Senin mendatang surat kami kirimkan. Kami ingin menguji sejauh mana fungsi-fungsi tersebut benar-benar dijalankan, bukan sekadar tercantum dalam aturan," lanjutnya.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan PAM PASBAR adalah dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8,95 miliar yang disebut diperuntukkan bagi pengadaan mobil ambulans dan jaminan kesehatan masyarakat.
Mereka meminta penjelasan terbuka mengenai perencanaan, pengalokasian, realisasi, hingga mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.
PAM PASBAR menilai anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat harus dapat diakses informasinya secara transparan. Terlebih, masyarakat perlu mengetahui sejauh mana anggaran tersebut direalisasikan dan manfaatnya dirasakan oleh penerima layanan kesehatan.
"Kami ingin persoalan dana TKD Rp8,95 miliar ini dibuka secara terang. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan mobil ambulans dan jaminan kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana perencanaannya, bagaimana realisasinya, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat? Jangan sampai anggaran untuk kebutuhan mendasar masyarakat justru luput dari pengawasan publik," ujar Ikhsan.
PAM PASBAR juga mendesak DPRD agar tidak berhenti pada penerimaan surat permohonan evaluasi, tetapi menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta keterangan Dinas Kesehatan terkait berbagai persoalan yang dipertanyakan.
Mereka menegaskan, apabila tidak ada langkah konkret dari Dinas Kesehatan maupun DPRD, pihaknya mempertimbangkan untuk kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II dalam beberapa hari ke depan.
"Kami tegaskan, dalam beberapa hari ke depan aksi jilid II akan menjadi pilihan apabila tuntutan ini terus diabaikan. Kami siap kembali mendatangi Dinas Kesehatan dan juga DPRD Pasaman Barat jika lembaga legislatif tidak segera memanggil dinas terkait. Jangan sampai kedua institusi ini saling melempar tanggung jawab sementara masyarakat terus berhadapan dengan persoalan pelayanan kesehatan," tegasnya.
Selain dana TKD, PAM PASBAR menyebut sejumlah persoalan lain yang perlu mendapat perhatian, di antaranya transparansi dana BLUD, jaminan kesehatan masyarakat, pengadaan ambulans, evaluasi kinerja Dinas Kesehatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
Organisasi mahasiswa tersebut memastikan akan terus mengawal persoalan itu melalui jalur administratif dan pengawasan publik, termasuk aksi demonstrasi apabila diperlukan.
"Kami tidak sedang menguji siapa yang paling kuat menghadapi demonstrasi. Kami sedang menguji keberanian birokrasi untuk mempertanggungjawabkan pelayanan publik dan keseriusan DPRD menjalankan fungsi pengawasannya. Jika surat tidak dijawab dan pengawasan tidak berjalan, jangan salahkan masyarakat ketika kembali memilih turun ke jalan," tutup Ikhsan.
Hingga berita ini disusun, pernyataan dan tuntutan tersebut merupakan sikap PAM PASBAR. Penjelasan dari Dinas Kesehatan maupun DPRD Pasaman Barat terkait persoalan yang disorot mahasiswa masih perlu dimintakan untuk melengkapi pemberitaan. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak-pihak terkait. (R.H)
