Badau, detiksatu.com || Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap seorang warga Desa Seriang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, menuai perhatian Pemerintah Desa Seriang. Pasalnya, keputusan pemberhentian terhadap Leonardus Junak tersebut dipersoalkan karena diduga berkaitan dengan satu kali kelalaian kerja yang mengakibatkan kerugian perusahaan sekitar Rp180.000.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut pemberhentian seorang pekerja, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai penerapan aturan ketenagakerjaan, mekanisme pemberian sanksi, serta perlindungan hak-hak pekerja.
Melalui surat resmi tertanggal 12 November 2026, Pemerintah Desa Seriang secara tertulis menyampaikan keberatan kepada pimpinan dan bagian Human Resources Department (HRD) PT KAA atas keputusan PHK terhadap warganya tersebut.
Surat bernomor 22/06/PEMDES/SRG/2026 itu memuat sejumlah pertimbangan yang meminta pihak perusahaan meninjau kembali keputusan pemberhentian Leonardus Junak.
Berdasarkan keterangan yang diterima Pemerintah Desa Seriang, Leonardus Junak disebut baru satu kali melakukan kelalaian dalam pekerjaan. Kelalaian tersebut dikabarkan mengakibatkan kerugian perusahaan sekitar Rp180.000.
Hal lain yang menjadi perhatian pemerintah desa adalah informasi bahwa Leonardus Junak belum pernah menerima Surat Peringatan Pertama (SP I) maupun Surat Peringatan Kedua (SP II) sebelum keputusan PHK diberlakukan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan: apakah proses pemberian sanksi dan keputusan PHK telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Pekerja Harian Lepas Tetap Memiliki Hak
Dalam surat keberatannya, Pemerintah Desa Seriang turut mengingatkan bahwa status pekerja harian lepas tidak serta-merta menghilangkan hak normatif dan perlindungan hukum seorang pekerja.
Pemdes Seriang mencantumkan sejumlah dasar hukum ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 35 Tahun 2021, serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Secara khusus, ketentuan mengenai PHK perlu dilihat berdasarkan alasan pemberhentian, status hubungan kerja, perjanjian kerja, serta prosedur yang diwajibkan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, persoalan Leonardus Junak diharapkan tidak diselesaikan hanya dengan keputusan sepihak tanpa memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Pemdes Minta PT KAA Berikan Penjelasan
Langkah Pemerintah Desa Seriang menyampaikan surat keberatan menjadi bentuk perhatian terhadap nasib warganya yang kehilangan pekerjaan.
Pemdes berharap manajemen PT KAA tidak mengabaikan persoalan tersebut dan bersedia melakukan evaluasi secara objektif terhadap keputusan PHK yang telah diambil.
Bagi masyarakat di wilayah perbatasan seperti Kecamatan Badau, kesempatan memperoleh pekerjaan bukan perkara mudah. Pekerjaan menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga dan sumber penghidupan sehari-hari.
Oleh sebab itu, setiap persoalan ketenagakerjaan semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
PT KAA Diminta Buka Suara
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari manajemen PT KAA terkait alasan PHK terhadap Leonardus Junak, termasuk penjelasan mengenai dugaan kerugian perusahaan sekitar Rp180.000 dan informasi mengenai pemberian surat peringatan.
Redaksi detiksatu.com tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi manajemen PT KAA agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
Publik tentu berhak mengetahui apakah keputusan PHK tersebut telah melalui prosedur yang sesuai aturan atau masih terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi.
Pekerja bukan barang sekali pakai. Ketika persoalan kerja muncul, aturan harus menjadi pedoman, bukan sekadar keputusan yang merugikan salah satu pihak.
