Nias,detiksatu.com || Pelaksanaan proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Dahadano Botombawo–Talafu, Kecamatan Hiliserangkai/Botomuzoi, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam masyarakat setempat.
Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp4.422.838.086,24 atau sekitar Rp4,42 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)/APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 tersebut dinilai berjalan lamban. Selain persoalan progres pekerjaan, masyarakat juga mempertanyakan sejumlah aspek pelaksanaan proyek yang diduga bermasalah sejak awal.
Berdasarkan informasi pada papan proyek di lokasi, pekerjaan dilaksanakan oleh CV Cipta Indah Persada dengan penanggung jawab Leonardo Sihotang selaku Wakil Direktur II. Masa pelaksanaan kontrak dimulai pada 21 September 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 29 Desember 2026.
Namun, hingga pertengahan November 2026, masyarakat menilai progres fisik pekerjaan di lapangan masih sangat minim dan belum menunjukkan perkembangan yang sebanding dengan nilai kontrak serta waktu pelaksanaan yang telah berjalan.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan warga itu berpotensi tidak selesai tepat waktu atau dikerjakan secara terburu-buru menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Peralatan minim dan keselamatan pekerja dipertanyakan
Tidak hanya menyoroti lambannya progres pekerjaan, masyarakat juga mempertanyakan kesiapan fasilitas kerja serta penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek.
Berdasarkan pantauan awak media pada salah satu segmen pekerjaan, sejumlah pekerja terlihat beraktivitas tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.
Selain itu, peralatan kerja yang terlihat di lokasi dinilai belum mencerminkan kesiapan pelaksanaan proyek dengan nilai anggaran mencapai miliaran rupiah.
"Sangat tidak masuk akal jika anggaran sebesar Rp4,4 miliar lebih hanya menyediakan satu unit gerobak sorong bekas di salah satu segmen pengerjaan. Kondisi di lapangan benar-benar di luar ekspektasi masyarakat," ujar R. Gea, salah seorang warga setempat, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius, terutama menyangkut kesesuaian antara nilai kontrak, kesiapan penyedia jasa, dan realisasi pekerjaan di lapangan.
Dugaan hanya mengejar uang muka 30 persen
R. Gea juga menyampaikan kekhawatiran masyarakat mengenai komitmen penyedia jasa dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
Ia menilai perlu ada transparansi mengenai mekanisme pembayaran, termasuk penggunaan uang muka proyek yang disebut-sebut mencapai 30 persen.
"Publik menilai penyedia jasa terkesan hanya mengincar pencairan uang muka 30 persen di awal. Masyarakat khawatir setelah itu pekerjaan justru ditinggalkan begitu saja," tegasnya.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen kontrak, bukti pencairan, laporan kemajuan pekerjaan, serta klarifikasi dari pihak penyedia jasa dan PPK.
Dugaan pengkondisian proyek perlu diklarifikasi
Sejumlah persoalan yang disoroti masyarakat, mulai dari proses administrasi kontrak, kesiapan pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan di lapangan, turut memunculkan dugaan adanya ketidakwajaran dalam pelaksanaan proyek.
Bahkan, sebagian warga mempertanyakan kemungkinan adanya pengkondisian antara pihak penyedia jasa dengan oknum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Nias.
Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, proses pemilihan penyedia, kontrak pekerjaan, serta pelaksanaan pengawasan proyek.
Hingga berita ini disusun, pihak Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas PUTR, termasuk Plt. Kepala Dinas Bernad Nazara dan PPK proyek terkait, masih diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai progres pekerjaan dan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Masyarakat minta pemerintah dan APH turun tangan
Masyarakat meminta Dinas PUTR Kabupaten Nias dan CV Cipta Indah Persada tidak mengabaikan kebutuhan warga terhadap akses jalan yang layak.
Apabila terdapat kendala teknis, finansial, maupun persoalan lain yang menghambat pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa diminta menyampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai ketentuan kontrak.
Masyarakat juga mendesak Pemerintah Kabupaten Nias, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi proyek dan mengevaluasi pelaksanaannya.
Pemeriksaan diperlukan guna memastikan kesesuaian antara spesifikasi teknis, volume pekerjaan, progres fisik, administrasi kontrak, dan realisasi penggunaan anggaran daerah.
Sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya mendorong keterbukaan informasi publik, detiksatu.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada CV Cipta Indah Persada, konsultan pengawas, PPK, Plt. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Nias, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
Masyarakat berharap anggaran daerah sebesar Rp4,42 miliar benar-benar menghasilkan pembangunan jalan yang berkualitas, bukan justru meninggalkan persoalan dan kekecewaan bagi masyarakat di Kecamatan Hiliserangkai dan Botomuzoi.
(Redy Gea)
