Medan,detiksatu.com || Kesabaran pelapor Ridwanto Simanjuntak, S.IP tampaknya mulai habis.
Setelah melalui proses panjang, laporan polisi yang dibuatnya sejak 16 Maret 2026 terkait dugaan persoalan pembatalan operasi terhadap seorang korban berinisial SS di Rumah Sakit Umum Royal Prima (RSURP), hingga kini masih menjadi sorotannya.
Ridwanto kembali mempertanyakan arah penanganan perkara setelah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/10.066/X/RES 1.24/2026/Reskrim, tertanggal 30 Oktober 2026, yang diterimanya pada 12 November 2026.
SP2HP tersebut ditandatangani AKP Budiman, S.E., M.H., selaku Wakil Kasat Reskrim Polrestabes Medan.
Namun, bagi Ridwanto, surat perkembangan penyidikan tersebut justru tidak menjawab persoalan yang paling mendasar.
Ia menilai langkah yang dilakukan penyidik masih belum menyentuh inti perkara dan hanya menghabiskan waktu serta energi.
“Ini jangan sampai hanya menjadi proses yang berputar-putar tanpa arah. Pokok perkara harus dibuka dan dituntaskan. Jangan dialihkan ke persoalan lain!” tegas Ridwanto, Jumat (13/11/2026).
PRAPERADILAN SUDAH MEMBICARAKAN ARAH, PENYIDIKAN HARUS JALAN
Ridwanto menegaskan bahwa terdapat putusan praperadilan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 29 September 2026 yang pada pokoknya memerintahkan agar laporan polisi tersebut dilanjutkan.
Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi proses penyidikan untuk kembali kehilangan fokus.
“Putusan praperadilan sudah ada. Maka jalankan prosesnya secara serius. Jangan hanya bergerak, tetapi tidak menuju pokok persoalan,” katanya.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan pembatalan operasi secara sepihak terhadap korban berinisial SS.
Ridwanto menilai penyidik harus memusatkan perhatian kepada fakta, pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa serta alat bukti yang relevan.
SALAH SASARAN? DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN DAN IDI DIPERTANYAKAN
Ridwanto juga menyoroti langkah penyidik yang melakukan wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Medan.
Menurutnya, pihak yang lebih mengetahui persoalan tersebut adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yang disebut pernah hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sumatera Utara.
Ia mempertanyakan dasar dan relevansi pemeriksaan terhadap Dinas Kesehatan Kota Medan.
“Kalau pihak yang mengetahui persoalan sudah jelas, mengapa justru perhatian diarahkan ke pihak lain? Penanganan perkara harus berdasarkan fakta, bukan sekadar kegiatan yang tidak menyentuh inti persoalan,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan terkait permintaan keterangan terhadap pengurus IDI Kota Medan.
Menurut Ridwanto, pihak tersebut tidak pernah bertemu dengan korban.
“Kalau tidak pernah bertemu korban dan tidak mengetahui langsung peristiwanya, maka harus dipertanyakan apa relevansinya terhadap pokok perkara,” katanya.
TIGA KALI DIPANGGIL, TAK HADIR: PELAPOR DESAK LANGKAH HUKUM
Persoalan yang paling disorot Ridwanto adalah terkait Direktur RSURP.
Ia menyebut Direktur RSURP telah tiga kali dipanggil oleh Polrestabes Medan, tetapi menurutnya tidak memenuhi panggilan tersebut.
Ridwanto menilai kondisi itu tidak boleh dibiarkan tanpa tindak lanjut.
“Sudah tiga kali dipanggil tetapi tidak hadir. Sampai kapan dibiarkan? Hukum harus memiliki ketegasan. Kalau memang pemanggilan dilakukan sesuai prosedur dan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka penyidik harus mengambil langkah sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Menurutnya, jangan sampai muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai konsistensi penegakan hukum.
“Jangan sampai publik melihat hukum tajam kepada satu pihak tetapi tumpul kepada pihak lain. Semua harus diperlakukan sama!” katanya.
“TIDAK ADA YANG KEBAL HUKUM!”
Ridwanto menegaskan bahwa penanganan perkara harus berjalan sesuai prinsip negara hukum.
Ia meminta Polrestabes Medan bertindak profesional, objektif, transparan dan fokus terhadap substansi laporan.
“Tidak ada orang yang kebal hukum. Jabatan, posisi maupun status tidak boleh menjadi alasan seseorang menghindari proses hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegas Ridwanto.
Ia meminta agar putusan praperadilan tidak berhenti sebagai dokumen hukum semata.
Menurutnya, putusan tersebut harus diikuti dengan tindakan nyata dalam proses penanganan laporan.
“Jangan sampai putusan pengadilan hanya menjadi kertas. Kalau proses harus dilanjutkan, maka lanjutkan dengan serius dan tuntaskan berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku!” ujarnya.
Kini, bola berada di tangan Polrestabes Medan.
Publik menunggu apakah penyidikan akan benar-benar bergerak menuju pengungkapan substansi perkara atau kembali menuai pertanyaan karena langkah-langkah yang dinilai pelapor tidak menyentuh inti persoalan.
“JANGAN ALIHKAN POKOK PERKARA. TEGAKKAN HUKUM SECARA TEGAS, OBJEKTIF, DAN TANPA PANDANG BULU!”
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi dan hak jawab dari Polrestabes Medan serta pihak RSURP diperlukan untuk memberikan penjelasan atas kritik dan pernyataan yang disampaikan Ridwanto Simanjuntak, S.IP.
Reporter: M Habib/Yusuf
