Jember , detiksatu.com || Berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi perhatian Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Budi Wicaksono, saat melaksanakan reses Masa Persidangan III Tahun 2026 di Dusun Guplek, Desa Suci, Kecamatan Panti, Jumat (13/11/2026).
Dalam agenda menyerap aspirasi masyarakat tersebut, legislator Fraksi Partai NasDem itu menerima sejumlah masukan warga, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum (PJU), kemudahan pelayanan administrasi kependudukan, hingga persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Budi menegaskan, reses bukan sekadar agenda pertemuan antara wakil rakyat dan konstituen, melainkan menjadi kesempatan untuk mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkan melalui kebijakan pemerintah daerah.
Ia memastikan berbagai usulan yang disampaikan warga akan ditampung dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama Pemerintah Kabupaten Jember.
"Persoalan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti jalan dan PJU, akan kami tampung. Selanjutnya akan kami perjuangkan agar bisa masuk dalam program dan anggaran pemerintah daerah. Harapan kami, usulan masyarakat ini bisa direalisasikan secara bertahap," kata Budi.
Tak hanya pembangunan fisik, Budi juga memberikan perhatian terhadap akses pelayanan administrasi kependudukan. Ia membuka peluang menghadirkan mobil pelayanan keliling Dispendukcapil ke desa apabila terdapat lebih dari 100 warga yang membutuhkan pengurusan dokumen kependudukan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas jarak dan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor Dispendukcapil.
Pilkades 2027, Warga Diminta Jaga Kerukunan
Sebagai anggota Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan, Budi turut menyinggung persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027.
Ia menyampaikan bahwa pembentukan panitia Pilkades direncanakan berlangsung pada April 2027. Pihaknya juga akan mengusulkan pengaturan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) berdasarkan jumlah penduduk di setiap dusun.
Dalam rencana tersebut, dusun dengan jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa akan diusulkan memiliki satu TPS. Sementara dusun yang jumlah penduduknya melebihi angka tersebut dapat diusulkan memiliki dua TPS.
Menurut Budi, pengaturan TPS perlu mempertimbangkan kondisi dan jumlah pemilih agar masyarakat lebih mudah menyalurkan hak pilihnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa hal terpenting dalam pelaksanaan Pilkades bukan hanya soal teknis pemungutan suara, melainkan bagaimana masyarakat tetap menjaga persaudaraan meskipun memiliki pilihan calon kepala desa yang berbeda.
"Jangan sampai karena perbedaan pilihan, masyarakat justru terpecah. Kami berharap seluruh warga tetap menjaga ketertiban, kerukunan, dan persatuan," pesannya.
Sound Horeg Harus Perhatikan Kepentingan Masyarakat
Persoalan penggunaan sound horeg dalam kegiatan hiburan dan karnaval juga menjadi salah satu isu yang disampaikan Budi.
Ia menegaskan tidak bermaksud melarang masyarakat menyelenggarakan hiburan maupun kegiatan karnaval. Namun, penggunaan sound system berdaya besar harus tetap memperhatikan batas kewajaran dan kenyamanan lingkungan.
Budi mengungkapkan telah melakukan komunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait persoalan tersebut. Ia berharap ke depan terdapat pengaturan yang lebih tertib, terutama mengenai batas waktu penggunaan sound system.
Menurutnya, kebebasan masyarakat dalam mengadakan hiburan harus tetap mempertimbangkan hak warga lainnya, termasuk anak-anak yang sedang belajar, serta masyarakat yang membutuhkan waktu istirahat.
"Kami tidak melarang masyarakat mengadakan kegiatan. Tetapi jangan sampai pelaksanaannya mengganggu kepentingan orang lain. Ada masyarakat yang sedang sakit, ada anak-anak yang harus belajar, dan ada warga yang membutuhkan istirahat," ujarnya.
Budi berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian bersama sehingga kegiatan hiburan masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan lingkungan.
Menutup pertemuan, Budi mengajak masyarakat agar tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang ada di lingkungannya.
Ia menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun melalui reses akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan anggaran di DPRD Kabupaten Jember, khususnya melalui Badan Anggaran (Banggar).
"Kami ingin mengetahui langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Silakan disampaikan, nanti akan kami tampung dan perjuangkan semaksimal mungkin melalui mekanisme anggaran pemerintah daerah," pungkasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Budi berharap hubungan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka, sehingga kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Panti dapat memperoleh perhatian yang lebih optimal.
(Wiwik)
