SIAGA BENCANA 60 HARI DI PASAMAN BARAT: JANGAN HANYA SEKADAR IMBAUAN, MASYARAKAT BUTUH ANTISIPSI DAN SOLUSI NYATA

SIAGA BENCANA 60 HARI DI PASAMAN BARAT: JANGAN HANYA SEKADAR IMBAUAN, MASYARAKAT BUTUH ANTISIPSI DAN SOLUSI NYATA

November 18, 2026 | November 18, 2026 WIB Last Updated 2026-11-18T13:24:23Z

Pasaman Barat, detiksatu.com || Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 60 hari oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terhitung 16 November 2026 hingga 18 Januari 2027, seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasalnya, Pasaman Barat memiliki sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan bencana, mulai dari banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang hingga cuaca ekstrem.

Peristiwa banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Talamau pada November ini menjadi pengingat bahwa ancaman bencana bukan sekadar kemungkinan. Dampaknya tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga merusak lahan pertanian dan infrastruktur masyarakat.

Namun, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian: siaga bencana jangan hanya berhenti pada imbauan kepada masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan langkah antisipasi dan solusi nyata.

Normalisasi Sungai dan Drainase Harus Menjadi Prioritas

Pemerintah perlu melakukan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, terutama pada titik-titik yang kerap mengalami luapan ketika curah hujan meningkat.

Begitu juga dengan drainase di kawasan permukiman, pasar, dan jalan raya. Pemeriksaan serta pembersihan saluran air dari sampah dan lumpur harus dilakukan secara berkala.

Tidak kalah penting, pemerintah harus memikirkan penanganan genangan air yang merendam permukiman dan lahan pertanian.

Jangan hanya fokus mencegah air meluap, tetapi juga memastikan air yang sudah menggenangi rumah dan lahan masyarakat dapat segera dialirkan keluar.

Caranya melalui pembangunan saluran pembuangan atau outlet, kanal penghubung, perbaikan drainase, hingga penggunaan pompa air apabila diperlukan.

Sebab, air yang terus menggenangi permukiman dan lahan pertanian dapat memperpanjang penderitaan serta memperbesar kerugian ekonomi masyarakat.

Kerusakan Lingkungan Jangan Dibiarkan

Persoalan lain yang harus mendapat perhatian adalah aktivitas pertambangan ilegal di sepanjang aliran sungai.

Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan dan menindak aktivitas pertambangan tanpa izin yang terbukti merusak lingkungan.

Kerusakan badan sungai, perubahan aliran air, serta sedimentasi dapat memperbesar risiko bencana.

Rehabilitasi kawasan hulu, penghijauan, dan perlindungan daerah resapan air juga harus menjadi bagian dari upaya pencegahan jangka panjang.

Jangan sampai masyarakat terus diminta menjaga lingkungan, sementara aktivitas yang berpotensi merusaknya tidak ditangani secara serius.

Kesiapan BPBD Harus Sampai ke Tingkat Nagari

Kita mengapresiasi kesiapsiagaan BPBD Pasaman Barat yang telah menyiagakan personel, peralatan kebencanaan, sistem peringatan dini, serta Kelompok Siaga Bencana di nagari.

Namun, kesiapan tidak cukup diukur dari jumlah personel dan peralatan yang tersedia.

Setiap nagari harus memiliki peta wilayah rawan bencana, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta data masyarakat rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan warga yang sedang sakit.

Sistem peringatan dini juga harus dipastikan berfungsi dan informasi ancaman bencana dapat segera diterima masyarakat.

BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, TNI-Polri, dan unsur relawan harus memperkuat koordinasi serta memiliki pembagian tugas yang jelas.

Jangan Baru Bergerak Setelah Bencana

Pasaman Barat memiliki karakter kerawanan yang berbeda di setiap wilayah. Kawasan bantaran sungai menghadapi ancaman banjir, kawasan perbukitan dan tebing memiliki potensi longsor, sementara wilayah pesisir juga menghadapi ancaman abrasi.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan risiko dan menentukan prioritas penanganan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.

Normalisasi sungai, pembenahan drainase, penanganan genangan, pengawasan tambang ilegal, hingga kesiapan evakuasi harus menjadi agenda nyata, bukan sekadar rencana.

Kita memahami bahwa bencana tidak selalu bisa dicegah. Namun, risiko dan dampaknya dapat dikurangi melalui perencanaan yang matang dan tindakan sebelum bencana terjadi.

Di sisi lain, masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan. Warga yang tinggal di bantaran sungai, kawasan perbukitan, tebing rawan longsor, dan daerah langganan banjir diimbau memperhatikan kondisi lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, serta segera melaporkan tanda-tanda potensi bencana kepada pemerintah nagari atau BPBD.

Siaga bencana bukan sekadar status selama 60 hari. Ini adalah ujian keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat.

Jangan hanya meminta rakyat bersiap menghadapi bencana, sementara langkah antisipasi belum maksimal.

Masyarakat membutuhkan bukti, bukan sekadar janji. Membutuhkan solusi, bukan hanya imbauan.

Karena keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari seberapa cepat bantuan diberikan setelah bencana, tetapi juga dari seberapa serius pemerintah mengurangi risiko sebelum masyarakat menjadi korban.

Riski Habibi
Biro detiksatu.com Sumatera Barat
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • SIAGA BENCANA 60 HARI DI PASAMAN BARAT: JANGAN HANYA SEKADAR IMBAUAN, MASYARAKAT BUTUH ANTISIPSI DAN SOLUSI NYATA

Trending Now