Menurutnya, sejumlah wilayah seperti Desa Toobaun di Kecamatan Amarasi Barat, dan desa-desa lainnya masih terisolasi akibat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Hal ini, lanjut Asten, menjadi penghambat serius bagi aktivitas ekonomi masyarakat. “Kalau jalan rusak begini, pemerintah secara tidak langsung mengisolasi rakyatnya sendiri. Bagaimana masyarakat mau bawa hasil bumi ke pasar?” ucapnya. Ia mengaku sempat turun langsung ke Desa Toobaun, dan menyaksikan sendiri betapa sulitnya akses jalan di sana.
“Kebetulan saya ada agenda keluarga di Toobaun. Sepanjang perjalanan saya rasakan betul sulitnya melintasi jalan rusak. Ini bukan soal nyaman atau tidak, tapi soal akses dasar warga desa,” tegasnya. Tak hanya di Amarasi Barat, Asten menyebut kerusakan jalan juga terjadi di berbagai wilayah lain seperti Desa Nonbaun dan Desa Passi di Kecamatan Fatuleu Tengah, Desa Oemolo di Amabi Oefeto Timur, serta Desa Ekateta di Fatuleu. “Ini bukan masalah satu titik. Banyak desa lain di Kabupaten Kupang yang kondisinya sama bahkan lebih parah,” katanya.
Asten juga menyinggung peran DPRD Kabupaten Kupang yang menurutnya tidak maksimal dalam menyuarakan jeritan rakyat kecil. “Saya minta DPRD jangan cuma diam seperti lidah dipotong. Warga menunggu suara dari wakil mereka,” sindirnya tajam. Ia pun mendesak Bupati Kupang untuk segera bertindak dan tidak lagi menghamburkan anggaran untuk kegiatan seremonial yang tidak menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Buka mata, buka telinga. Jangan cuma sibuk seremonial sementara rakyat menangis di desa-desa. Infrastruktur itu hak dasar rakyat,” tandasnya.
Reporter: Djohanes bentah
