Pasalnya, panitia pelaksana dinilai tidak transparan soal anggaran kegiatan. Ironisnya, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan yang seharusnya disampaikan secara terbuka, justru diabaikan begitu saja.
Ketiadaan penyampaian LPJ dalam forum Musda tersebut, memicu tanda tanya besar dari sejumlah pemuda yang menghadiri acara. Mereka menilai, panitia mencoba menutup-nutupi penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan Musda.
“Kami ini bingung dengan kegiatan Musda tadi malam. Ketua panitia tidak menyampaikan LPJ. Padahal itu sudah diatur jelas dalam AD/ART KNPI,” kata salah satu pemuda yang enggan disebut namanya, Jumat (20/6/2025).
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa anggaran Musda wajib dilaporkan secara terbuka, baik soal sumber dana, alokasi, maupun penggunaannya.
Bahkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI maupun peraturan tentang dana hibah pemerintah seperti Permendagri, hal itu diwajibkan demi akuntabilitas dan legitimasi forum.
“Dengan transparansi, Musda KNPI dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan keputusan yang legitimate dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Ikfan Pina saat dikonfirmasi justru mengaku tak tahu mengapa tidak diberi kesempatan menyampaikan LPJ.
“Saya juga bingung. Di susunan acara tertulis ada sambutan ketua panitia. Tapi saat kegiatan berjalan, saya tidak disuruh sambutan. Karateker malah lebih dulu bicara. Jadi saya langsung bilang di MC, saya tidak usah sambutan,” ujarnya.
Ia menduga terjadi miskomunikasi antara dirinya dan Ketua Karateker KNPI.
Soal besaran anggaran, Ikfan menyebut hanya sekitar Rp25 juta, namun mengaku tidak memegang rincian anggaran karena semua dikelola oleh bendahara.
“Saya tidak tahu rinciannya. Semua dipegang bendahara,” akunya.
Tim Redaksi
