Tanpa peringatan yang jelas, tanpa dialog yang manusiawi, para petugas datang seperti razia preman, menyapu habis dagangan warga kecil yang mengais rejeki di tengah kerasnya hidup. Ironis, tindakan ini justru dilakukan atas nama penegakan aturan, sementara rakyat kecil kembali dikorbankan.
Salah satu pedagang, inisial LJ, tak mampu menyembunyikan amarah dan kesedihannya.
“Kami sangat kecewa! Kami bukan mafia BBM, kami bukan pencuri bensin di Pertamina. Kami beli dengan uang sendiri, kami jual kembali untuk makan anak istri! Kenapa kami diperlakukan seperti penjahat?” tegasnya, dengan nada getir.
Menurutnya, apa yang dilakukan Satpol PP tak hanya merugikan, tetapi juga melukai keadilan sosial yang seharusnya dijunjung oleh negara.
“Apa ini yang dinamakan negara? Di mana keadilan? Kami bertahan hidup tanpa sepeser bantuan dari pemerintah. Tapi malah kami yang diberangus!”
Tindakan represif ini memicu gelombang kekecewaan di kalangan pedagang kecil dan masyarakat sekitar. Mereka bertanya-tanya: Apakah menjual bensin eceran kini menjadi tindak kriminal? Atau negara memang tak lagi berpihak pada rakyat jelata?
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pernyataan resmi dari pihak Satpol PP Manggarai Barat. Diam seribu bahasa, seakan-akan tindakan mereka tidak butuh dipertanggungjawabkan.
Publik menuntut transparansi dan investigasi mendalam. Apakah tindakan penyitaan sudah sesuai prosedur hukum? Apakah pemerintah daerah benar-benar memahami jeritan rakyat yang selama ini bertahan hidup dari jualan kecil-kecilan?
Labuan Bajo kini tak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga menjadi simbol bagaimana aparat bisa dengan mudah menindas yang lemah atas nama aturan. Sementara korupsi dan mafia besar justru bebas berkeliaran, rakyat kecil terus menjadi korban kebijakan tanpa nurani.*
Reporter: Djohanes Bentah
