“Kami diperintahkan Bapak Kapolda untuk mengecek situasi terkait kegiatan pengeboran masyarakat yang mengakibatkan terjadinya kebakaran ini,” ujar Brigjen Pol. Latif Usman di lokasi.
Menurutnya, keberadaan sumur minyak rakyat harus mendapat pengawasan ketat dari instansi berwenang. Saat ini di Blora tercatat sebanyak 4.134 titik sumur minyak rakyat yang sudah diajukan rekomendasi izin ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Pengeboran yang tidak sesuai prosedur sangat berbahaya. Edukasi dan pengawasan dari pihak berkompeten, khususnya Kementerian ESDM, mutlak diperlukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sumur minyak yang terbakar di Blora diketahui dikelola secara mandiri tanpa pendampingan tenaga ahli. Kondisi ini, kata dia, sangat berisiko terhadap keselamatan masyarakat.
"Karena ini kan dilakukan oleh mandiri. Nah, ini sangat tidak boleh. Oleh sebab itu kami dari aparat pemerintah dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI mengimbau betul kepada masyarakat untuk menjaga situasi agar keselamatan masyarakat harus diutamakan.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga meninjau titik kebakaran, memantau penanganan darurat bagi warga terdampak, serta mengunjungi tenda pengungsian dan dapur umum. Selain itu, bantuan sosial turut diserahkan kepada masyarakat.
