Kabupaten PALI terkesan ugal-ugalan dalam mengalokasikan anggaran APBD yang notabane duit rakyat. Padahal, Kabupaten PALI sendiri bisa dikatakan belum mampu berdikari dalam membiayai rumah tangganya sendiri, lantaran masih memiliki PAD yang minim berkisar Rp60 Miliar per tahun.
Kabupaten PALI masih sangat bergantung dengan asupan asi atau transferan dari Pemerintah Pusat seperti DBH, DAK dan DAU.
Wajar saja, jika publik bereaksi keras atas realisasi belanja pengadaan mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati PALI dengan total nilai Rp12 miliar lebih. Dimana, dalam rincian anggaran yang tertera di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), anehnya masih juga dianggarkan anggaran untuk sewa kendaraan dinas sebesar Rp1,8 Miliar.
Sejumlah pihak menuding, realisasi pos anggaran belanja mobil dinas tersebut prosesnya maladministrasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Mantan Bupati PALI, H Heri Amalindo pada sejumlah awak media.
"Selama dua periode saya tegas melarang pengadaan mobil mewah. Kalau sekarang dibilang warisan lama, berarti ada yang kreatif mengubahnya. Kreatif sih, tapi ilegal," ujar Heri pada wartawan, Selasa (12/8/2025).
Heri menilai, penyisipan anggaran tanpa persetujuan kepala daerah merupakan pelanggaran hukum. Ia memastikan, pada 2024 tahun terakhir masa jabatannya tidak ada persetujuan pembelian mobil mewah, apalagi dua unit sekaligus.
Dari penelusuran media ini di Sirup, ternyata Pimpinan DPRD Kabupaten PALI juga menikmati fasilitas mobil mewah dengan pagu anggaran Rp3, 4 Miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten PALI 2025.
Anggaran pengadaan mobil dinas senilai Rp3,4 miliar tersebut diperuntukkan untuk Ketua dan dua wakil Ketua DPRD PALI. (Tim)
