Dalam pernyataan persnya, Jumat (03/10), Hamas juga setuju untuk menyerahkan pemerintahan Gaza kepada badan teknokrat independen Palestina, yang dibentuk melalui konsensus nasional serta didukung negara-negara Arab dan Islam.
Menurut pernyataan itu, isu-isu lain yang diangkat dalam proposal AS terkait masa depan Gaza dan hak-hak rakyat Palestina secara lebih luas akan dibahas dalam kerangka kerja kolektif Palestina, sesuai dengan hukum dan resolusi internasional yang relevan.
Hamas juga menyatakan pembebasan semua sandera Israel akan didasarkan pada kerangka kerja pertukaran yang diuraikan dalam proposal Trump, dan mereka menyatakan kesiapan untuk segera memulai negosiasi melalui mediator guna membahas rincian pelaksanaannya.
Kelompok pejuang tersebut menyatakan mereka menghargai upaya negara-negara Arab, Muslim, internasional, dan juga AS yang bertujuan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
Diakhirinya konflik memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan, mencegah relokasi warga Palestina, dan menolak pendudukan kembali wilayah kantong Palestina itu.
Tolak serahkan senjata
Meski menyetujui usulan Presiden AS Donald Trump soal gencatan senjata di Jalur Gaza, tetapi kesepakatan itu tidak mencakup penyerahan senjata.
Juru bicara Hamas di Lebanon, Walid Kilani, mengatakan pada Sabtu (4/10) bahwa penyerahan senjata hanya mungkin dilakukan setelah berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan memiliki tentara nasional.
Dia menegaskan bahwa Hamas tidak pernah mempertimbangkan untuk menyerahkan senjatanya dan tidak pernah mengaitkan hal itu dengan persetujuannya pada syarat-syarat perjanjian.
“Sikap kami jelas dan tegas: selama pendudukan berlanjut, perlawanan akan terus ada. Penyerahan senjata hanya mungkin dilakukan setelah negara Palestina yang berdaulat berdiri dengan kewenangan penuh dan tentara nasional yang mampu melindungi rakyat Palestina,” kata Kilani.
Dia menambahkan, poin utama usulan Presiden Trump tetaplah gencatan senjata di Jalur Gaza, sementara Hamas bersedia membahas syarat-syarat lainnya.
“Fokus utama gerakan ini adalah gencatan senjata, sementara soal lain bisa dibicarakan dan disepakati. Karena itu, kesepakatan gencatan senjata juga mencakup klausul yang melarang pengusiran warga Palestina dari tanah mereka,” kata Kilani.
Soal siapa yang memerintah Jalur Gaza, kata dia, harus diputuskan oleh seluruh bangsa Palestina, bukan hanya Hamas.
“Kesepakatan atas poin-poin tertentu dari rencana Washington hanya dicapai selama sesuai dengan tuntutan dan aspirasi rakyat Palestina, tanpa menyentuh prinsip lain — khususnya isu perlucutan senjata dan kendali atas Jalur Gaza, karena keputusan itu adalah milik seluruh rakyat Palestina, bukan hanya Hamas,” katanya.[]
