Pemprov DKI Dan Jakpro Jangan Main Main Dengan Aset Publik, Jika Diam Kami Akan Segera Kembali

Redaksi
November 25, 2025 | November 25, 2025 WIB Last Updated 2025-11-25T08:49:25Z
Jakarta , Puluhan mahasiswa kader Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia (GAMIS Indonesia) menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta sebagai bentuk penolakan terhadap buruknya tata kelola dan minimnya transparansi pengelolaan Participating Interest (PI) 10% Migas oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan pihak terkait.

Aksi ini adalah bentuk sikap tegas publik. Bukan basa-basi, bukan formalitas — ini panggilan perlawanan terhadap tata kelola BUMD yang dinilai tertutup, lamban, dan jauh dari prinsip akuntabilitas.


PENGELOLAAN PI MIGAS: KABUR, TERTUTUP, DAN GAGAL MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK

“Selama bertahun-tahun, pengelolaan PI 10% Migas hanya menghasilkan satu hal: ketidakjelasan.Tidak ada transparansi laporan keuangan, tidak ada evaluasi terbuka, dan tidak ada dividen signifikan untuk daerah. Sementara itu biaya operasional terus membengkak” tegas Ketua Dewan Pengarah Gamis Indonesia Jefry. Zon. S

BUMD yang mengelola uang rakyat seharusnya transparan — bukan justru menutup pintu rapat-rapat dari publik.




Dalam aksi ini, Fahri Salim, S.H — Ketua Umum GAMIS Indonesia menyampaikan pernyataan keras:

> "Jakpro jangan merasa kebal kritik hanya karena memakai stempel BUMD. Kalau kalian mengelola aset rakyat, maka kalian wajib terbuka kepada rakyat. Diam, bungkam, dan menutupi data bukan solusi — itu indikator masalah. Jika pengelolaan ini benar, buktikan. Bukan dengan narasi, tapi dengan data, audit, dan akses publik."Jelas Fahri



> "Kami datang hari ini bukan untuk meminta — tetapi untuk menuntut. Dan kami pastikan: bila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan kembali dengan massa lebih banyak, lebih lantang, dan lebih terarah. Jangan uji kesabaran rakyat Jakarta." Tambah Yeni Agustin selaku Ketua Bendahara Umum Gamis Indonesia


 TUNTUTAN GAMIS INDONESIA

1. KPK harus turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan pengelolaan PI 10% Migas!*
2. Gubernur DKI wajib melakukan audit investigatif dan evaluasi total terhadap Jakpro dan BP BUMD!
3. Seluruh dokumen kerja sama, laporan anggaran, dan hasil pengelolaan PI wajib dipublikasikan!

4. Reformasi tata kelola BUMD harus segera dilakukan — bukan ditunda, bukan dinego!



(PERINGATAN TERBUKA UNTUK PEMPROV DKI DAN JAKPRO)

Aksi ini adalah peringatan awal— bukan penutup.

> “Jika pemerintah dan Jakpro berpura-pura tidak mendengar, percayalah: kami akan memastikan suara rakyat menggema lebih keras lagi." tambah Jefry. Zon. S



SERUAN GERAKAN

> "BUMD buka data — atau rakyat yang akan membongkarnya!"

Hidup Mahasiswa!
Hidup Perlawanan!
Hidup Rakyat Jakarta!
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Pemprov DKI Dan Jakpro Jangan Main Main Dengan Aset Publik, Jika Diam Kami Akan Segera Kembali

Trending Now

Iklan

iklan