Bangka Belitung,detiksatu.com || Dua proyek besar Universitas Bangka Belitung (UBB) memunculkan tanda tanya besar soal ketepatan waktu penyelesaian. Dengan nilai anggaran mencapai miliar, progres keduanya jauh dari target meski masa pelaksanaan hanya tersisa sekitar 30 hari kalender.
Proyek pertama adalah pembangunan Gedung Balai Utama de Universitaria dengan nilai Rp 8,8 miliar. Pekerjaan dilaksanakan CV Simpul Prima Gemilang melalui DIPA Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan kontrak, proyek dimulai 7 Juli 2025 dengan durasi 178 hari dan berakhir pada 1 Januari 2026. Namun hingga Minggu (30/11/2025), progres fisiknya baru mencapai sekitar 60 persen.
Proyek kedua pun bernasib serupa. Pembangunan Gedung Operasional Layanan Riset dan Mutu Pendidikan (LPPM–LPMPP) senilai Rp 5,6 miliar yang dikerjakan PT Hutama Buana Internusa baru menunjukkan realisasi sekitar 30 persen. Padahal kontrak proyek ini juga berakhir 1 Januari 2026, menyisakan waktu yang nyaris mustahil untuk mengejar ketertinggalan.
Melihat lambatnya progres, sejumlah narasumber yang ditemui di lokasi menyatakan keraguan serius. Mereka mempertanyakan bagaimana kampus negeri sebesar UBB yang dikenal mencetak banyak insinyur teknik justru menghadapi persoalan mendasar dalam pengawasan proyek fisik di lingkungan sendiri.
Menurut mereka, persoalan ini tidak sekadar soal penambahan waktu kontrak atau sanksi denda bagi kontraktor. Lebih jauh, hal ini menyangkut reputasi UBB sebagai institusi akademik yang selama ini bangga melahirkan lulusan teknik sipil. Jika proyek internal saja amburadul, bagaimana masyarakat percaya terhadap kualitas teknisi yang dihasilkan?
Kritik juga mengarah ke unsur PPK dan PPTK yang dinilai kurang responsif. Dalam situasi keterlambatan progres yang sedemikian signifikan, para pejabat teknis seharusnya cepat mengambil langkah mitigasi, bukan menunggu waktu habis atau menumpuk masalah hingga berdampak pada citra kampus.
Kekhawatiran publik semakin kuat ketika mengingat proyek UBB sebelumnya yang berakhir tragis: pembangunan Gedung Auditorium dengan nilai puluhan milyar yang ambruk dan kini terbengkalai bak rumah hantu. Kasus itu bahkan menyeret PPK, PPTK, dan pemborong ke penjara serta menyebabkan kerugian negara puluhan miliar.
Catatan kelam tersebut kini kembali menghantui, karena pola keterlambatan dan lemahnya pengawasan dianggap serupa. Banyak pihak berharap UBB tidak mengulang kesalahan yang sama, terlebih kedua proyek ini menyangkut fasilitas akademik penting bagi mahasiswa dan peneliti.
Dari Pangkalpinang, sejumlah masyarakat ikut menyoroti lambannya pengerjaan dua proyek tersebut. Mereka mengaku heran mengapa institusi sebesar UBB bisa membiarkan progres dua bangunan vital tertinggal jauh dari target. “Kalau UBB saja seperti ini, bagaimana proyek pemerintah lainnya? Kampus harusnya jadi contoh disiplin,” ujar salah satu warga, Minggu (30/11/2025).
Warga lainnya menilai UBB harus terbuka dan menjelaskan secara gamblang penyebab keterlambatan yang begitu signifikan. Mereka menegaskan bahwa transparansi penting agar publik tidak berspekulasi liar, apalagi proyek ini menggunakan uang negara dan berkaitan langsung dengan pelayanan pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, PPK dan PPTK kedua proyek tersebut masih dalam upaya konfirmasi. Publik kini menunggu sikap resmi dan langkah antisipatif yang akan diambil UBB agar kegagalan proyek masa lalu tidak kembali terulang. (Hry)
