Namun kejanggalan muncul di permukaan umum terkesan sudah kebal hukum terkesan masa bodoh menghamburkan dana APBD uang rakyat melalui proyek siluman.
Seperti kegiatan proyek di ruko citerup kecamaran citereup kab bogor,di duga menghilangkan papan kegiatan,dugaan peaktik manipulasi data terciumn oleh awak media,sesui papan nama awal pekerjaan perbaikan drinase Ruko citerup namun kenyataanya pekerjaan tersebut tidak di kerjakan beralasan salah ketik saat cetak bener.
selain pekerjaan drinase di hilangkan pekerjaan lainpun di duga asal-asalan,Saat diketemukan pekerjaan lain adanya sumur resapan pun baru itungan hari sudah pada hancur.
Pihak DPKPP kadis dan kabid saat di mintai keterangan terkesan menutupi kejanggalan justru seakan pihaknya kebal hukum, kabid (riza) mengatakan biarkan sajah kita serahkan ke aparat penegak hukum (APH) ucapnya.
Sangat jelas, pihak DPKPP tidak amanah dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (KIP) serta Perpres nomor 54 tahun 2010 dan nomor 70 tahun 2012 dimana mengatur setiap pembangunan fisik yang anggaran dari Negara wajib untuk memasang papan nama proyek.
Hal ini patut di duga pelaksanaan Proyek pihak DPKPP bermain dengan pihak ke tiga sengaja menyembunyikan informasi dari pengawasan publik (Tidak Transparan).
Di hari yang berbeda, di lokasi yang sama kebetulan ketemu dengan konsultan pengawas Bpk (anam) saat di mintain keterangan ia se olah pura-pura tidak tau namun kenyataanya
Proyek tersebut sebagai konsultan, dan ia pun mengatakan kontraktornya saya tidak tau dari pihak mana, terkesan lucu konsultan tidak tau pemenang lelang.
Sehingga dapat diduga pekerjan siluman dan tidak bertuan, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pembangunan ruko citeruo ini sudah ada persekongkolan antara pelaksana dan dinas DPKPP.
Dalam hal ini masyarakat meminta kepada BUPATI BOGOR, RUDY SUSMNATO,agar mengevaluasi oknum dinas DPKPP yang akan merusak citra baik bogor istimewa. Tutupnya.
Red-Sy
