Lebak, detiksatu.com - Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tergabung dalam SIMASUKMA adalah gabungan warga Desa Ciparasi, Desa Majasari, dan Desa Sukamaju yang dipelopori Paguyuban Driver Sobang (PDS) melakukan pengecoran Jalan Lintas Ciparasi–Majasari secara swadaya, Minggu, (20/12/2025).
Ribuan warga turun ke lapangan bukan karena ajakan seremonial, tetapi karena kondisi jalan yang sudah lama rusak, membahayakan keselamatan, melumpuhkan aktivitas ekonomi, dan menghambat akses pendidikan serta layanan kesehatan. Ketika pemerintah lamban, rakyat tidak punya kemewahan untuk menunggu.
Ironis ini semakin terasa ketika beberapa warga memikul semen dan batu split memadati disepanjang jalan yang mengalami kerusakan parah. Padahal mereka adalah pemilih sah pada Pilkada 2024. Amanah telah diberikan, legitimasi telah diserahkan, namun balasan yang diterima hingga kini masih berupa janji dan keterbatasan anggaran.
" Kami ingin menegaskan, gotong royong yang kami lakukan bukan simbol keberhasilan pemerintah, melainkan indikator kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban dasarnya. Jangan biarkan kerja rakyat dipelintir sebagai prestasi daerah, sementara akar masalahnya diabaikan." Ungkap Salah satu Anggota PDS.
Mereka mengkritisi Slogan “Lebak Ruhay” terdengar hampa ketika dihadapkan pada realitas jalan licin, berlubang, dan rawan kecelakaan. Sebuah slogan kehilangan makna ketika rakyat harus membuktikannya dengan keringat dan iuran pribadi.
Dengan kemampuan swadaya yang terbatas, mereka menambal sebagian kecil kerusakan. Jalan Lintas Ciparasi–Majasari sepanjang ±3,5 kilometer tidak akan pernah layak dan permanen jika terus dibebankan kepada rakyat.
" Jika ini terus dibiarkan, maka gotong royong telah disalahgunakan sebagai tameng atas pembiaran.
Oleh karena itu, kami mendesak secara terbuka Pemerintah Kabupaten Lebak agar pada Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan anggaran betonisasi total Jalan Lintas Desa Ciparasi–Desa Majasari sepanjang ±3,5 kilometer, bukan lagi perbaikan simbolik atau tambal sulam sementara." Tambahnya.
Mereka berharap pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan hak warga masyarakat.
Infrastruktur jalan yang layak bukan hadiah politik, melainkan kewajiban konstitusional pemerintah daerah.
Jika hari ini jalan kabupaten dibangun oleh rakyat, maka publik berhak bertanya: untuk apa APBD dan kepada siapa keberpihakan anggaran itu diberikan?
"Kami ingin suatu hari nanti mengucapkan “Lebak Ruhay” bukan sebagai ironi, tetapi sebagai kebenaran yang bisa dirasakan semua warga, termasuk mereka yang tinggal di pelosok." Pungkasnya.(Jul/Red)

