Sumatra Utara, detiksatu.com || Kepala dinas sosial kota Padang Sidimpuan diduga tidak transparan dalam penanganan penyaluran bantuan terhadap korban banjir pada Maret 2025.
Dugaan ini mencuap pada saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp pada hari Senin. (29 /22/2025) Pukul 09.30wib.
Wartawan media online menyampaikan pertanyaan kepada dinas sosial Zuhfi Nasution terkait anggaran yang dipergunakan untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang terkena banjir bandang pada tahun 2025, berapa pak, karena banyak masyarakat yang terdampak tidak mendapatkan bantuan. Seperti renovasi rumah, kesehatan, pemulihan ekonomi dan lain lain.
Jawaban Kepala Dinsos Zufri Nasution menyampaikan keawak media melalui WhatsApp bahwa ia mengarahkan kalau bencana ke BPBD kalau BLTS masih ada yang belum terealisasi sehingga diperpanjang oleh kantor pos.
"Kalau anggaran langsung ke BPBD lah pak ditanya, karena terkait bencana, kalau BLTS masih ada yg belum, sehingga masih diperpanjang kantor pos penyaluran,"ungkap Zufri.
Herannya anggaran bantuan pemulihan ekonomi korban banjir bandang yang menjadi bahan pokok pembicaraan dikalangan masyarakat yang tidak ada keterbukaan mengakibatkan diduga kuat ada penyelewengan anggaran bantuan korban banjir bandang pada Maret 2025
Harapan masyarakat yang terdampak korban banjir bandang kepada kejaksaan negeri Padangsidimpuan, segara memanggil memeriksa kepala dinas sosial yang diduga menyelewengkan anggaran pada tahun 2025 bantuan pemulihan ekonomi masyarakat.
Reporter : Lesmana
