Pontianak - Kalimantan Barat,detiksatu.com || Persatuan Orang Melayu (POM) Kalimantan Barat menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) se-Kalimantan Barat yang dirangkaikan dengan pelantikan sejumlah pengurus daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Pontianak, Sabtu (27/12/2025). Rapim ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat konsolidasi organisasi, pelestarian budaya, serta penguatan hukum adat Melayu di Kalimantan Barat.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan dan dihadiri oleh Wali Kota Pontianak Ir. Edi Rusdi Kamtono, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat POM beserta jajaran, unsur Polda Kalbar, Kodam XII/Tanjungpura, TNI AL, pimpinan Bank Kalbar, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pengurus POM dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan.
Agenda Strategis Organisasi
Ketua Panitia Rapim POM Kalbar, Purwanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rapim merupakan agenda strategis organisasi yang dilaksanakan selama dua hari dan dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus Daerah POM Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah.
“Rapat pimpinan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan pemikiran bahwa Orang Melayu di Kalimantan Barat adalah satu kesatuan yang menjunjung tinggi persatuan, adat, dan budaya,” tegas Purwanto.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta atas keterbatasan waktu Gubernur Kalbar yang tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai.
Agus Setiadi: Hukum Adat Melayu Penting untuk Kedamaian
Tokoh Melayu Kalimantan Barat, Agus Setiadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya pelestarian dan penguatan hukum adat Melayu sebagai bagian dari identitas dan kearifan lokal masyarakat Melayu.
Menurutnya, Persatuan Orang Melayu yang telah berdiri lebih dari delapan tahun terus berkembang, tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga hingga Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan sejumlah daerah lainnya.
Sambutan Agus Setiadi
“Hukum adat Melayu bukan untuk mengatur masyarakat lain, melainkan untuk mengatur kehidupan masyarakat Melayu itu sendiri. Ini merupakan aspirasi akar rumput untuk menghadirkan keadilan lokal dan menciptakan kedamaian,” ujar Agus.
Ia juga mengajak seluruh tokoh adat, lembaga adat, kerajaan, dan kesultanan Melayu di Kalimantan untuk duduk bermusyawarah guna merumuskan penguatan hukum adat Melayu agar tetap lestari dan relevan dengan perkembangan zaman.
Gubernur Kalbar Tekankan Persatuan dan Pelestarian Budaya
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus POM yang baru dilantik serta berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa hukum adat Melayu berlaku khusus bagi masyarakat Melayu dan harus dijalankan sesuai dengan sejarah serta nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Setiap suku memiliki adat dan hukumnya masing-masing. Karena itu, pelaksanaan hukum adat harus dipahami dengan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” jelas Ria Norsan.
Gubernur juga mengajak seluruh organisasi Melayu untuk menjadi perekat persatuan, menjaga stabilitas daerah, serta berkontribusi positif dalam pembangunan Kalimantan Barat.
Wali Kota Pontianak Dorong Sinergi Pelestarian Budaya
Sementara itu, Wali Kota Pontianak Ir. Edi Rusdi Kamtono menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan POM dalam upaya pelestarian budaya Melayu, khususnya di tengah tantangan era digital,Sambutan Wali Kota Pontianak Ir. Edi Rusdi Kamtono
“Budaya Melayu merupakan identitas Kota Pontianak yang sarat dengan nilai Islam, adab, dan akhlakul karimah. Pembangunan akan berhasil jika didukung oleh masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai budaya lokal,” ujarnya.
Ia berharap Rapim POM Kalbar mampu menghasilkan keputusan yang produktif dan konstruktif, serta memperkuat peran organisasi dalam pembangunan sumber daya manusia dan pelestarian budaya Melayu.
Harapan ke Depan
Rapat Pimpinan Persatuan Orang Melayu se-Kalimantan Barat ini diharapkan dapat melahirkan rumusan program dan keputusan strategis yang memperkuat peran POM dalam menjaga persatuan, keharmonisan, serta memperkokoh jati diri Melayu di Kalimantan Barat.
(Adi*ztc)
