Jakarta, detiksatu.com || Ahok sebut BUMN seperti titipan politik: “Kalau saya bukan teman Presiden, tidak mungkin jadi komisaris utama." Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, secara terbuka mengungkapkan pandangannya mengenai praktik penempatan jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menyebut bahwa BUMN kerap diperlakukan layaknya titipan politik, di mana kedekatan dengan penguasa menjadi faktor penting dalam penunjukan pejabat strategis.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahok saat hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Selasa, 27 Januari 2026.
Dalam persidangan tersebut, Ahok memberikan kesaksian secara gamblang dan tanpa basa-basi. Ia mengaku bahwa posisinya sebagai Komisaris Utama Pertamina tidak lepas dari faktor relasi politik.
“Kalau mau ngomong jujur Pak ya, BUMN ini seperti titipan politik. Saya suka bicara, kalau saya bukan teman Presiden, tidak mungkin ditaruh saya di Komut,” ujar Ahok di hadapan majelis hakim.
Pengakuan Terbuka di Ruang Sidang
Pernyataan Ahok sontak menjadi sorotan publik karena diungkapkan secara terbuka dalam forum resmi pengadilan.
Ia menegaskan bahwa realitas tersebut bukanlah rahasia di lingkungan BUMN, meski jarang disampaikan secara terang-terangan oleh pejabat publik.
Menurut Ahok, praktik penunjukan jabatan strategis di BUMN kerap kali tidak sepenuhnya didasarkan pada mekanisme profesional atau meritokrasi, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan dan kompromi politik.
Meski demikian, Ahok menegaskan bahwa kedekatan politik tidak lantas membuatnya menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tubuh Pertamina. Selama menjabat sebagai Komisaris Utama, ia mengklaim berupaya menjalankan fungsi pengawasan secara ketat dan kritis, termasuk berani bersikap keras terhadap jajaran direksi.
Kritik Terhadap Tata Kelola BUMN
Dalam kesaksiannya, Ahok juga menyinggung lemahnya tata kelola dan pengawasan di sejumlah BUMN, khususnya yang bergerak di sektor strategis seperti energi. Ia menilai bahwa sistem yang sarat kepentingan politik berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan, termasuk praktik korupsi.
“Kalau dari awal sudah titipan, ya susah mau independen. Tekanan politik itu nyata,” ungkap Ahok.
Ia menambahkan bahwa reformasi BUMN tidak cukup hanya dengan mengganti orang, tetapi harus disertai dengan perubahan sistem penunjukan, pengawasan, dan akuntabilitas yang transparan.
Respons Publik dan Pengamat
Pernyataan Ahok ini memicu beragam respons dari masyarakat dan pengamat politik. Sebagian menilai kejujuran Ahok patut diapresiasi karena membuka realitas yang selama ini dianggap sebagai “rahasia umum”. Namun, tidak sedikit pula yang menilai pernyataan tersebut justru mempertegas persoalan serius dalam tata kelola BUMN di Indonesia.
Pengamat kebijakan publik menilai pengakuan tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengangkatan pejabat BUMN agar lebih profesional dan bebas dari intervensi politik.
Pengakuan Basuki Tjahaja Purnama di ruang sidang Tipikor Jakarta bukan sekadar pernyataan personal, melainkan cerminan persoalan struktural yang selama ini membayangi BUMN. Pernyataan bahwa jabatan strategis kerap menjadi “titipan politik” menegaskan tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola perusahaan negara yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tersebut pun masih berlanjut, dan kesaksian Ahok diperkirakan akan menjadi salah satu poin penting dalam mengungkap praktik-praktik yang terjadi di balik layar pengelolaan BUMN strategis.
Red-Ervinna
