Lembata, detiksatu.com || Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga disebabkan lambannya kapal pengangkut BBM masuk ke Pelabuhan Lewoleba akibat cuaca buruk.
Kondisi tersebut berdampak pada melonjaknya harga BBM eceran yang dijual di pinggir jalan. BBM subsidi maupun nonsubsidi dijual dengan harga mulai Rp20 ribu per setengah botol Aqua hingga mencapai Rp50 ribu per boto Aqua berukuran penuh.
Pantauan detiksatu, Sabtu, 24 Januari 2026 siang, antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat terlihat di SPBU Tanah Merah, Ile Ape. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta menekan harga BBM eceran.
Hampir di seluruh wilayah Kota Lewoleba, pengecer menjual Pertalite dan Pertamax dengan harga mahal, mulai dari Rp20 ribu, Rp30 ribu, Rp35 ribu ukuran setengah botol, hingga Rp50 ribu per botol Aqua ukuran penuh.
Salah satu penjual BBM eceran di sekitar BTN Lewoleba, Ully, mengaku menjual Pertalite dan Pertamax setengah botol Aqua seharga Rp20 ribu. Ia menegaskan BBM yang dijualnya bukan hasil antrean dirinya di SPBU.
“Saya ambil di orang lalu jual kembali dengan harga dua puluh ribu. Harga yang sama juga di penjual lain. Nanti kalau sudah kembali normal, harga per botol penuh dua puluh ribu,” ujar Ully.
Menanggapi situasi tersebut, Hermanus Kia, warga Lewoleba, menilai Pemerintah Kabupaten Lembata seharusnya memosisikan diri sebagai pihak yang turut menjadi korban dan merasakan langsung dampak krisis BBM yang terjadi saat ini.
“Yang terlihat justru pemerintah daerah seolah aman-aman saja dan tidak menjadi bagian dari krisis ini. Seakan mengamini situasi dan lebih memihak ke Pertamina yang adalah sebuah PT atau perusahaan. Memangnya Pemda Lembata ini wakilnya Pertamina?” kata Hermanus kepada detiksatu, Sabtu (24/1).
Ia menegaskan, Bupati Lembata seharusnya menyuarakan kesulitan yang dialami masyarakat serta bersikap tegas kepada pihak SPBU dan Pertamina agar tetap fokus melayani kuota BBM yang telah ditetapkan dan tidak mencari alasan.
“Pemerintah memastikan suplai BBM aman. Memangnya tugas pemerintah yang menyuplai? Tugas pemerintah itu menertibkan penyelewengan di wilayah kewenangannya, terutama setelah BBM beredar di masyarakat,” tambahnya.
Hermanus juga mengaku telah melihat langsung praktik penjualan BBM subsidi jenis Pertalite dalam ukuran sekitar ¾ liter di wilayah Kota Lewoleba sejak Rabu, 21 Januari 2026. BBM tersebut dijual dalam botol Aqua dengan harga bervariasi, mulai dari Rp20 ribu, Rp30 ribu, hingga mencapai Rp50 ribu per botol.
Menurutnya, tingginya harga BBM eceran dipicu oleh keterbatasan atau kelangkaan stok, serta dugaan adanya sabotase jalur distribusi oleh oknum pengecer yang kemudian menjual kembali BBM dengan harga tinggi.
“Aktivitas masyarakat lumpuh total. Dampaknya sangat terasa pada ekonomi, terutama bagi pedagang keliling, ojek, petani, bengkel, dan nelayan yang menggunakan Pertalite. Semua sangat terhambat,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah harus segera melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi, termasuk antrean di SPBU dan praktik penjualan kembali oleh oknum tertentu yang dinilai menghambat penyaluran BBM secara benar.
Sementara itu, mengutip laman resmi Prokopim Kabupaten Lembata, Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan bahwa kelangkaan BBM yang terjadi dalam dua hari terakhir bersifat insidentil dan disebabkan oleh faktor cuaca serta gangguan transportasi laut, bukan karena terhentinya pasokan dari Pertamina.
Informasi tersebut disampaikan berdasarkan keterangan resmi Fuel Terminal Manager Pertamina Patra Niaga Maumere, Zakiudin. Ia menjelaskan bahwa pada 21 dan 22 Januari 2026, BBM untuk Kabupaten Lembata tetap dikirim, namun dengan kuota harian yang tidak optimal.
Pengiriman dilakukan menggunakan kapal pengganti berukuran lebih kecil (ZKP2), sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 10 kilo liter (KL) dari kuota normal. Selain itu, sejumlah SPBU menahan sementara penjualan BBM sebagai langkah antisipatif untuk menjaga cadangan, menyusul potensi keterlambatan kapal akibat cuaca buruk.
Dijelaskan pula, kapal pengangkut BBM Trans Florety sempat tertahan di Pelabuhan Larantuka dan tidak diizinkan berlayar karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Kapal tersebut baru diberangkatkan pada Jumat pagi sekitar pukul 08.00 WITA dan diperkirakan sandar di Pelabuhan Lewoleba sekitar pukul 14.00 WITA di hari yang sama.
Pemerintah Kabupaten Lembata juga menerima laporan dari SPBU Ile Ape bahwa BBM yang diangkut pada 21 Januari 2026 untuk wilayah Tanah Merah terdiri dari Pertalite 5 KL dan Biosolar 5 KL, namun baru dapat dipasarkan akibat keterlambatan kedatangan.
Sementara itu, pengiriman BBM dari Larantuka pada 22 Januari 2026 yang meliputi Pertamax 5 KL dan Pertadex 5 KL hingga kini masih dalam perjalanan karena kendala cuaca laut.
Pemerintah Kabupaten Lembata memastikan pasokan BBM akan kembali normal seiring dengan tibanya kapal pengangkut dan pendistribusian BBM ke seluruh SPBU di wilayah Lembata.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan situasi ini kepada pemerintah daerah bersama Pertamina dan pihak terkait.
Pemkab Lembata menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi secara intensif guna menjaga stabilitas distribusi energi demi kelancaran aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di daerah.
Reporter: Emanuel Boli
