Aksi penolakan kehadiran militer berlangsung selama satu hari karena konflik 2019-2026 mengalami meningkat eskalasi konflik bersenjata antara TNI/PORLI dan TPNPB. Konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil. Kata korlap pusat (GPMI) Marten Hagisimijau dalam jumpa pers 23/1/2026
Marten mengatakan Permasalahan konflik bersenjata di Intan Jaya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan faktor keamanan, mempengaruhi kesenjangan, sektor sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan lumpuh totalm.
"Permasalahan utama konflik di Kabupaten Intan Jaya adalah konflik bersenjata yang berlangsung secara terencana dan terstruktur masif sejak 2019 - awal tahun 2026 . Konflik yang tidak kunjung meredah ini menyebabkan situasi keamanan menjadi tidak stabil dalam jangka panjang". Kata Marten
Ia juga mengatakan Militerisasi Ruang Sipil, Penempatan aparat keamanan dan pos-pos militer di wilayah pemukiman masyarakat sipil menimbulkan permasalahan serius:
" Ruang-ruang sipil seperti kampung, jalan umum, kebun, sekolah, dan fasilitas umum menjadi bagian
dari zona konflik, akhirnya masyarakat kehilangan rasa aman dalam menjalankan aktivitas harian". pungkasnya
Dampak Konflik bersenjata sejak 2019 - awal tahun 2026 terus menimbulkan ketimpangan kemanusiaan, ekonomi sosial pendidikan:
" pengungsian massal, trauma psikologis, hilangnya mata pencaharian, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Masyarakat sipil, khususnya perempuan, anak-anak, dan lansia, menjadi kelompok paling rentan terdampak konflik" kata korpusat
Pengungsian dan Kehilangan Akses Layanan Dasar Akibat konflik bersenjata. Banyak warga terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari tempat yang lebih aman. Pengungsian ini menyebabkan terputusnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan air bersih.Hingga awal tahun ini permasalahan pengungsian belum tertangani secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Konflik yang berkepanjangan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan institusi pemerintah. Pendekatan keamanan yang dominan dianggap
belum mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik, sehingga memperlebar jarak antara masyarakat lokal dan pemerintah.
"Situasi ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap sektor pendidikan, bahwa; Situasi konflik dan operasi keamanan menyebabkan Rasa Takut Dan Trauma Pada Siswa dan tenaga mengajar" katanya
Lanjut, kata Marten mengatakan Berdasarkan data yang di ambil oleh mahasiswa, 52 gedung sekolah tidak memadai mulai dari gedung secara fisik hingga fasilitas dalam gedung, Ketidakstabilan keamanan yang terus meningkat, keterbatasan tenaga pendidik, serta minimnya fasilitas berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Siswa tidak memperoleh pembelajaran yang berkelanjutan dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku".katanya
Selain itu Ada 6 gedung kesehatan(puskesmas) yang perlu di perhatikan secara serius di kabupaten intan jaya karena tidak beroperasi sebab Kehadiran aparat militer Indonesia dan operasi militer ini menimbulkan traumatis, ketakutan terganggu psikologis terhadap warga disana.
"Kondisi ini berdampak pada meningkatnya gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan terutama lebih pada perempuan, anak dan lansia. Terbatasnya Akses Tenaga kesehatan, khususnya dokter dan perawat dari luar daerah dari
tempat tugasnya. Dampak kompleks meningkatnya angka kesakitan, kematian dan Kerusakan pembangunan gedung sekolah, puskesmas kantor distrik, gereja dn kantor pemerintahan lainnya".
Upaya penyelesaian konflik lebih banyak mengedepankan pendekatan keamanan dibandingkan pendekatan dialog, rekonsiliasi, dan kesejahteraan masyarakat. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga berdampak serius pada kemanusiaan, pemerintahan, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat" kata Marten
Selain, itu kata Marten mengatakan Pendropan militer secara besar-besaran, pembangunan pos militer berdekatan, pengambil alihan tanah adat, pemerkosaan terhadap ibu-ibu, penembakan terhadap warga sipil dan Gedung umum jadikan POS militer
" Terdapat 23 pembangunan pos militer non organik, 52 pendidikan yang lumpuh total dari 59 sekolah TK, SD, SMP dan SMA. 6 rumah sakit puskesmas kesehatan yang lumpuh total, 62 Warga sipil yang korban ditembak mati oleh Aparat Militer kolonial Indonesia. 60 ribuh warga sipil mengungs dari kab. intan jaya dan puncak jaya ke kab. Terdekat yang aman dari konflik bersenjata seperti Timika dan Nabire". Kata Marten
Pernyataan sikap Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia (GPM-I) Mendesak kepada pemerintah Intan Jaya sebagai berikut:
1. Pemerintah Daearah Dan Lemabaga DPRF Segera Memfasilitasi Komnas Ham Untuk Investigasi Kasus Soanggama .
2. Pemerintah Daerah Dan Lembaga Dprd Segera Memfasilitasi Mahasiswa dan Perwakilan Toko Yang Ada Di Kabupaten Intan Jaya bertemu untuk berdialog dengan presiden RI Prabowo Subianto atau menteri menpolhukam
3. Jika tidak merespon 2 poin diatas, maka kami GPM-I akan mobilisasi masa secara nasional yang lebih besar dari kemarin, Dan siap turun lumpuhkan roda Pemerintah Intan Jaya dalam waktu dekat.
Inggi Kogoya
