"Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp bahwa 'mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?'" kata Listyo Sigit sambil menirukan pesan tersebut.
Tawaran itu muncul bersamaan dengan wacana soal Polri berada di bawah kementerian. Namun, Sigit menegaskan bahwa posisi Polri saat ini di bawah Presiden merupakan posisi yang paling ideal.
Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat), di bidang hukum, di bidang perlindungan dan pelayanan," ujarnya.
Oleh karena itu, Sigit menolak kemungkinan menjadi Menteri Kepolisian. "Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," tegasnya.
Jenderal bintang empat itu bahkan menyatakan lebih memilih mundur dari jabatan Kapolri dibanding harus menerima jabatan Menteri Kepolisian.
Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden, tetapi ada Menteri Kepolisian dan Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu untuk sikap saya," jelasnya.
Kapolri menekankan bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden sangat relevan mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Indonesia memiliki 17.380 pulau, dengan luas wilayah yang jika dibentangkan setara dari London sampai Moskow, menurut perhitungannya.
Dengan struktur saat ini, kata Listyo Sigit, Polri lebih fleksibel dan mampu bekerja maksimal dalam menjalankan tugasnya, baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat maupun dalam penegakan hukum.
