Karawang detiksatu.com || Pernyataan Sekretaris Desa (Sekdes) Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, yang menuding pemberitaan terkait dugaan raibnya hasil panen jagung BUMDes sebagai tidak berperspektif dan melanggar kode etik jurnalistik, justru dinilai sebagai manuver kepanikan dan upaya kasar menutup dugaan penyimpangan Dana Desa tahun anggaran 2025.
Alih-alih memberikan klarifikasi substansial, Sekdes Tanjungmekar dalam pernyataannya kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Kamis (22/1/2026), justru menyerang media. Sikap tersebut memantik reaksi keras dari sejumlah warga Desa Tanjungmekar yang mengaku mengetahui langsung pengelolaan panen jagung BUMDes Tanjungmekar dan menilai pernyataan itu sebagai sinyal kuat adanya persoalan serius.
“Ini bukan klarifikasi, ini kepanikan orang yang terpojok. Jangan jualan etika untuk menutup bau busuk hasil panen jagung BUMDes yang dibiayai Dana Desa. Rakyat cuma mau satu jawaban: ke mana hasil panen jagung itu dibawa,” ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya, kepada awak media dengan nada tinggi.
Menurutnya, persoalan utama sangat terang-benderang. Panen jagung dilakukan di lahan yang dibiayai Dana Desa, namun hingga kini kas BUMDes disebut kosong dan laporan keuangan tidak pernah dibuka ke publik.
“Kalau merasa bersih, keluarkan dokumen. Jangan cerewet soal wartawan, tapi laporan panen nihil. Ini uang negara, bukan uang rampokan,” tegasnya.
Warga juga menilai pernyataan Sekdes yang menyebut penjualan hasil panen dilakukan oleh sekretaris BUMDes justru memperparah kecurigaan dan membuka dugaan keterlibatan pihak lain.
“Kalau sekretaris BUMDes yang menjual, mana hasil penjualannya? Mana nota, mana setoran ke kas? Jangan bodohi publik. Omong kosong tidak bisa menggantikan bukti,” katanya lantang.
Lebih jauh, ia menyebut serangan terhadap media sebagai pola klasik yang kerap digunakan ketika pertanggungjawaban anggaran tidak mampu dijelaskan secara terbuka.
“Ini skenario lama. Dana Desa bermasalah, wartawan diserang. Padahal yang harus diperiksa itu pengelola uang rakyat, bukan medianya,” ujarnya.
Warga tersebut bahkan menyatakan siap membuka seluruh kronologi dugaan penyimpangan, termasuk pihak-pihak yang terlibat serta aliran hasil panen jagung yang bersumber dari anggaran negara.
“Jangan uji kesabaran saya. Kalau ini dibuka ke inspektorat, kejaksaan, atau aparat tipikor, bisa jadi pintu ke mana-mana. Jangan anggap masyarakat bisa terus dibohongi,” ancamnya.
Sebelumnya, seorang warga Desa Tanjungmekar yang meminta identitasnya dirahasiakan telah mengungkapkan kepada awak media melalui pesan WhatsApp pada Rabu (21/1/2026), bahwa Sekretaris BUMDes pernah menyampaikan secara langsung bahwa hasil panen jagung tidak masuk ke kas BUMDes.
“Sekretaris BUMDes bilang sendiri, hasil panen jagung dibawa semua oleh Sekdes. Bendahara cuma dikasih Rp400 ribu. Sisanya raib, tidak jelas ke mana,” ungkapnya.
Pernyataan itu semakin menguatkan dugaan bahwa polemik ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan indikasi serius dugaan penyimpangan Dana Desa.
“Kalau pengelolaan Dana Desa jujur, tidak perlu alergi dikritik. Ini uang rakyat, bukan milik pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Tanjungmekar, pengurus BUMDes Tanjungmekar, maupun pihak terkait lainnya belum memberikan klarifikasi resmi.
Kini sorotan tajam publik tertuju pada aparat pengawas dan penegak hukum. Masyarakat menunggu: apakah Sekdes Tanjungmekar berani membuktikan ucapannya dengan data dan dokumen, atau justru kasus ini akan menjadi pintu masuk terbongkarnya dugaan skandal Dana Desa yang lebih besar di Desa Tanjungmekar. (OTG)
